TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Aceh, Provinsi Pertama Terapkan Layanan BPJS Syariah 

BPJS syariah nantinya diterapkan di sejumlah wilayah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Provinsi Aceh telah menerapkan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Syariah.

"Pada klaster Industri keuangan syariah, opsi layanan syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh," kata Menkeu, Senin (30/5/2022).

Baca Juga: Wapres Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Keluarga Pekerja

1. BPJS syariah akan dilaksanakan di sejumlah daerah

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Menkeu melanjutkan, layanan BPJS syariah akan dikembangkan ke beberapa provinsi lainnya seperti Sumatra Barat, Riau, dan Jawa Barat. Sebab Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga akan diperluas hingga ke setiap daerah.

"Komite daerah ekonomi syariah sudah dan akan dibentuk akan makin mempercepat memberikan dukungan lebih nyata untuk layanan sosial ketenagakerjaan," ucapnya.

2. Implementasi keuangan syariah di sejumlah wilayah

Menkeu Sri Mulyani. ANTARA/Dokumentasi Humas Setkab.

Menkeu mengatakan, meskipun uji coba dilakukan di Aceh, tetapi pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati opsi syariah tersebut.

"Tidak hanya itu, terdapat inisiatif penggunaan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Syariah yang akan terus didorong sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur," ujarnya.

Baca Juga: KNEKS Segera Bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah

3. Kontribusi pembiayaan syariah tembus Rp10,62 triliun

Ilustrasi ekonomi syariah. (IDN Times/Helmi Shemi)

Sebagai informasi, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian PUPR sejak 2015 hingga Februari 2022 mencapai Rp10,62 triliun. Kementerian PUPR juga telah menyampaikan daftar tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp3,8 triliun, Rp883 miliar, dan Rp770 miliar.

"Terkait program konversi BPD, Pemda Riau saat ini sedang melakukan konversi Bank Riau Kepri berbasis syariah," katanya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya