TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Optimalkan Penerimaan, Gerindra Usul Ditjen Pajak dan Kemenkeu Cerai

DJP dinilai lebih optimal bila diberi wewenang lebih

IDN Times/Fitria Madia

Jakarta, IDN Times - Penerimaan pajak pemerintah tidak menunjukkan catatan yang ciamik. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo mengatakan, pemerintah harusnya bisa fokus untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. 

Berdasarkan data, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, penerimaan pajak semester I-2019 sebesar Rp603,34 triliun atau tumbuh 3,74 persen dibanding periode yang sama pada 2018. Meski ada pertumbuhan secara volume penerimaan, pertumbuhannya tercatat lebih rendah dibanding 2018 yang berhasil naik 13,9 persen. 

"Pemerintah harusnya fokus kepada upaya perbaikan penerimaan pajak agar bisa optimal. Paling urgent adalah termasuk di dalamnya pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu," ujarnya di Ruang Rapat Paripurna, Komplek DPR, Jakarta, Kamis (22/8). 

Baca Juga: PNS Gak Naik Gaji Tahun Depan, Kemenkeu: Bapak Ibu PNS Tetap Dijamin!

1. Perlu diberi kewenangan yang memadai

Bambang mengatakan pemisahan itu perlu diikuti dengan kewenangan yang lebih kredibel agar DJP bisa optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak. 

"Upaya membenahi sektor pajak mendesak segara agar keuangan negara tidak terlilit kepada utang," tuturnya. 

2. Ajak pemerintah dan fraksi lain selesaikan RUU KUP

IDN Times/Yuda Almerio

Bambang Haryo pun mengajak pemerintah serta fraksi partai lainnya yang ada di DPR untuk melanjutkan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, RUU KUP sudah masuk pembahasannya di tingkat dewan perwakilan rakyat (DPR). Bahkan, beberapa praktisi perpajakan pun sudah diajak berdiskusi.

Kontribusi pajak dinilai bisa lebih besar lagi jika DJP diberikan fleksibilitas dalam menjalankan tugasnya, sebagai otoritas pajak nasional yang berada di bawah presiden langsung. 

"Kita secara bersama perlu merealisasikan apa yang sudah pemerintah janjikan yaitu untuk memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu," tuturnya. 

Baca Juga: Fahri Hamzah Minta ke Menkeu Agar DPR Bisa Atur Uang Sendiri

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya