Pemerintah Rombak Total Skema Penyaluran Dana BOS
Skema penyalurannya diubah menjadi tiga kali dalam setahun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan melakukan perombakan terhadap skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sri Mulyani menjelaskan, penyaluran Dana BOS mulai tahun 2020 akan dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah. Tujuannya untuk memangkas birokrasi.
Dengan langkah tersebut, diharapkan sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan Dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
“Dana BOS ini merupakan dana yang digunakan dalam kegiatan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah, baik dalam bentuk BOS Reguler, Kinerja, maupun Afirmasi, dengan alokasi sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta siswa pada tahun 2020," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi pers kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2).
Baca Juga: KPK Bantah Desa Fiktif Penerima Dana Desa Sudah Hilang
1. Penyaluran dana bos akan dilakukan menjadi tiga tahap dari sebelumnya empat tahap
Selain itu, terdapat perubahan skema dalam tahapan penyaluran. Dana BOS yang semula dilakukan triwulanan atau sebanyak empat kali, kini menjadi tiga kali dengan proporsi yang lebih besar. Tahapan penyaluran mengalami perubahan dari sebelumnya 20 persen, 40 pesen, 20 persen, 20 persen menjadi 30 persen, 40 persen, 30 persen.
Dana BOS mulai disalurkan paling cepat pada Januari tahap pertama, April pada tahap kedua, dan September pada tahap ketiga, sesuai kesiapan masing-masing sekolah.
"Perubahan tahapan dan persentase penyaluran tersebut menjadi 70 persem di semester satu dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah, dalam rangka mendukung konsep “Merdeka Belajar” mas Nadiem," tutur Sri Mulyani.
Penyaluran Dana BOS nantinya akan dilakukan setelah Kemenkeu menerima rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berdasarkan laporan yang di-input langsung oleh sekolah melalui Aplikasi Dana BOS. Hal ini ditujukan agar data Dana BOS tiap sekolah lebih akurat dan pelaporan yang lebih sederhana.
"Selain itu, aspek akuntabilitas tetap terjaga, karena penyaluran Dana BOS akan tetap ditatausahakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengesahan belanja," tambah dia.
Baca Juga: Ada Dana Desa Dipakai Nikah Lagi, Menteri Desa: Saya Juga Baru Tahu