Selama Periode Pertama, Jokowi Keluarkan 5 Kebijakan Plin-plan Ini

2. Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI)

Pada 2018, Pemerintah Jokowi-JK memutuskan untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016. Dalam revisi itu, ada 54 kegiatan usaha yang dikeluarkan dari DNI. Dari 54 bidang usaha, hanya 25 di antaranya yang bisa menerima Penanaman Modal Asing (PMA) secara penuh atau 100 persen.

Lewat relaksasi tersebut, pemerintah berharap Penanaman Modal Asing (PMA) bisa ditingkatkan di Indonesia, dan dapat menekan defisit transaksi berjalan pada saat itu.

Sayangnya, kebijakan itu malah menuai pro dan kontra. Para pengusaha cukup vokal dalam menyuarakan kebijakan tersebut. Mereka menilai kebijakan tersebut minim sosialisasi sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan di kalangan dunia usaha.

Hingga akhirnya Presiden Jokowi membatalkan rencana relaksasi DNI untuk sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi ke-XVI. Keputusan tersebut dia sampaikan dalam acara penutupan Rakornas Kadin di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Kamis (28/11).

3. Tarik ulur cuti lebaran

Hal ini bermula saat pemerintah lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri menyepakati penambahan libur lebaran dari sebelumnya 4 hari menjadi 7 hari atau ditetapkan pada 11 Juni-20 Juni 2018. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Panjangnya waktu libur tersebut mendapat protes dari para pelaku usaha. Mereka menganggap keputusan tersebut bakal mengurangi produktivitas dunia usaha. Pemerintah pun meresponnya dengan berencana melakukan revisi SKB tersebut.

Niat itu justru malah menjadi boomerang. Masyarakat geger dengan rencana tersebut. Masyarakat merasa dirugikan lantaran telah memesan tiket transportasi untuk mudik lebaran 2018. Hingga akhirnya, rencana revisi itu dibatalkan. Meski tidak jadi direvisi, namun pemerintah dianggap plin-plan pada saat itu.

4. Aturan e-commerce

Pada Januari 2019, pemerintah mengeluarkan aturan pengenaan pajak bagi pelaku e-commerce. Dalam aturan itu para pelaku e-commerce diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu kemudian menjadi kontroversi.

Tidak lama setelah itu, Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa para pelaku e-commerce tidak wajib memiliki NPWP. Keputusan ini juga merupakan hasil dari pertemuan dengan pelaku usaha.

“Pertemuan menyepakati semangat utama dan substansi bahwa pedagang/merchant tidak diwajibkan untuk ber-NPWP saat mendaftarkan diri di platform marketplace,” kata Kepala Biro Layanan Komunikasi dan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti.