Di Paripurna, DPR Tagih DIM untuk RUU EBT dari Menteri ESDM
RUU EBT dorong pengurangan emisi karbon
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Komisi VII DPR RI mempertanyakan keberadaan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT) dari Kementerian Energi dam Sumber Daya Mineral (ESDM).
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti menyorot kekosongan DIM dalam Surat Presiden (Surpres) mengenai kelanjutan pembahasan RUU EBT.
“Di mana RUU EBT ini surpres sudah dikeluarkan namun permasalahannya DIM yang harusnya disertakan oleh surpres tersebut tidak ada. Pertanyaan saya pada pemerintah adalah kenapa,” kata Roro dalam Sidang Paripurna, Selasa (1/11/2022).
Baca Juga: Investasi Rp140 T, Pertamina-Chevron Jadikan RI Pusat Industri EBT
Baca Juga: Pensiunkan PLTU, Jokowi Mau Hasilkan Listrik dari Pembangkit EBT
1. Minta pemerintah cepat selesaikan DIM
Roro meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM segera menyelesaikan DIM RUU EBT agar Komisi VII DPR bisa menyusun pembentukan undang-undang.
Sejumlah kementerian dan lembaga akan terlibat dalam pembahasan RUU EBT, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, KLHK, BUMN, Kemendikbudristek, hingga Kemenkumham.
Dia menyebut selama ini, komisi VII selalu berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam negeri karena berbahaya bagi lingkungan. Menurutnya, RUU EBT bisa menjadi salah satu langkah untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia sehingga perlu cepat diproses pembentukannya.
“Karena selama ini Komisi VII dan DPR sudah komitmen untuk merealisasikan hal tersebut namun dari pemerintah kita ingin mengetahui lebih dahulu kenapa selama ini kami belum menerima DIM RUU EBT,” ucap Roro.
Editor’s picks
Baca Juga: Bahlil Tegaskan Indonesia Tak Akan Ekspor EBT ke Negara Mana pun!