Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo hari ini, Rabu (31/8/2022) membagikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Papua. Pemerintah membuat program tersebut untuk mengalihkan biaya BBM bersubsidi.
"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama 4 bulan. Per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu dan diberikan dua kali. Rp300 ribu, Rp300 ribu . Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura di Sentani, Jayapura," ujar Jokowi dalam keterangannya.
Baca Juga: Bansos Rp24 T Dinilai Tak Cukup Jaga Daya Beli Kalau Harga BBM Naik
Baca Juga: Pemerintah Tambah Anggaran BLT hingga Subsidi Gaji Rp24,17 Triliun
1. BLT BBM diberikan Rp150 ribu dalam satu bulan
Ilustrasi SPBU, Pertamax, Pertalite (IDN Times/Shemi) Jokowi menjelaskan, BLT BBM itu diberikan Rp150 ribu dalam satu bulan hingga Desember 2022. Nantinya, masyarakat akan menerimanya dua kali.
"Satu orang Rp600 ribu, dibagi dua kali Rp300 ribu, Rp300 ribu," ucap dia.
Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi BBM Bisa Membengkak Jadi Rp698 Triliun
2. Alokasi dana tambahan bansos
Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini (IDN Times/Ilman) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah menambah anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) hingga subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU).
"Bapak Presiden meminta kepada kami dalam hal ini bersama dengan Ibu Mensos dan Pak Gubernur Bank Indonesia yang juga menceritakan perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).
Dari total dana itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp12,4 triliun untuk tambahan BLT kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Jadi 20,65 juta KPM yang akan mendapatkan anggaran Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkan 2 kali, yaitu Rp300 ribu pertama, dan Rp300 ribu kedua," tutur Sri Mulyani.
Selain itu, anggaran BSU juga ditambah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
"Ini juga itu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucap Sri Mulyani.
