TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kemenhub: Ada Kemungkinan Tiket Mudik Gratis Diperjualbelikan

Pemerintah tidak tinggal diam untuk itu

Program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang diselenggarakan Kemenhub dan PT PELNI. (dok. PELNI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak menampik adanya kemungkinan jual beli tiket mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah.

Kendati begitu, potensi tersebut dianggap kecil oleh Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub, Suharto.

"Ketika diperjualbelikan (tiket mudik gratis) ada kemungkinannya, tapi kecil. Bisa dari tetangga ke saudara misalnya," ucap Suharto saat konferensi pers di Gedung Kemenhub, Jumat (24/3/2023).

Baca Juga: Heboh Kabar Ada Calo Tiket Kereta, KAI: Kami Jamin Gak Ada Celah!

Baca Juga: Mudik Gratis Kapal Laut 2023 dari Kemenhub, Ini Syaratnya

1. Cara pemerintah memperkecil potensi penjualan tiket mudik gratis

ilustrasi KTP (IDN Times/Umi Kalsum)

Pemerintah, kata Suharto, selalu mengantisipasi praktik jual beli tiket mudik gratis setiap tahunnya. Untuk tahun ini, pemerintah menggunakan basis data berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memperkecil potensi penjualan tiket mudik gratis tersebut.

Dengan berdasarkan NIK, pemerintah membatasi pendaftaran tiket mudik gratis hanya untuk empat orang per NIK.

"Di sinilah yang perlu diantisipasi jual beli (tiket) mudik gratis, kita sudah pakai NIK dan batasi. Setiap orang hanya boleh daftar maksimal empat orang," kata Suharto.

Baca Juga: Resmi Dibuka! Ini Syarat Mudik Gratis Sepeda Motor Pakai Kapal Laut

2. Masyarakat diimbau untuk melakukan verifikasi

Para peserta mudik gratis saat melakukan validasi di UPT Terminal Terpadu Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Oleh sebab itu, Suharto mengimbau kepada masyarakat yang mengikuti mudik gratis Kemenhub untuk melakukan verifikasi. Hal tersebut untuk mencocokkan data peserta yang sudah terdaftar di awal.

"Kami imbau kepada masyarakat untuk verifikasi sampai H-7," ucap Suharto.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya