Sektor Pariwisata Belum Bangkit, Pemerintah Bantu Lewat Insentif Pajak
Insentif pajak imbas dari adanya pajak hiburan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyatakan industri pariwisata saat ini masih jadi sektor yang masih belum sepenuhnya bangkit akibat Pandemik COVID-19 yang terjadi pada 2020 silam. Oleh karena itu, bantuan masih diperlukan sektor tersebut untuk bisa bangkit.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bersiap memberikan insentif bagi sektor pariwisata. Harapannya, hal tersebut bisa membantu sektor tersebut pulih dan mampu memperbaiki keuangannya.
"Tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover, masih dalam restructuring. Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah atau dalam format lain yang nilainya 10 persen dari pajak penghasilan," tutur Airlangga di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Airlangga menambahkan, insentif tersebut masih terus dikaji dan dibicarakan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.
1. Insentif dari daerah imbas dari diberlakukannya UU HKPD
Airlangga pun mengungkapkan, sektor pariwisata kini bisa mendapatkan insentif daerah. Hal itu imbas dari mulai diberlakukannya Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD.
Sebagai informasi, UU HKPD resmi diundangkan pada 5 Januari 2022 dan mulai berlaku pada 5 Januari 2024.
"UU HKPD Pasal 101 diberikan kemsepatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan di dalam UU HKPD bisa memberikan insentif di bawah 70 persen bahkan bisa 40 persen atas nama investasi," kata Airlangga.
Baca Juga: Tingginya Tarif Pajak Hiburan Berdampak ke Sektor Pariwisata