Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025, Mahfud: Kurang Tepat
Istana merancang RKP sambil tunggu real count dari KPU
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan perencanaan untuk memasukan program makan siang gratis di APBN 2025 kurang tepat bila dilakukan pada 2024. Program ini merupakan janji kampanye capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Menurut Mahfud, idealnya program tersebut dilakukan oleh pemerintahan terpilih mendatang, dan dimasukan dalam APBN Perubahan 2025.
"Itu kurang tepat (program makan siang gratis masuk ke APBN 2025). Karena mestinya APBN itu kan ditetapkan oleh pemerintahan sekarang. Yang mau mewujudkan program makan siang gratis kan pemerintah baru. Mestinya, itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk di APBN Perubahan tahun 2025, Juni 2025," tutur Mahfud kepada media di Jakarta pada Senin (26/2/2024).
Meski begitu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu menilai tidak masalah bila program makan siang gratis dibahas mulai tahun ini. Mahfud menyebut hal tersebut mungkin merupakan masukan bagi pemerintahan baru.
"Tetapi, bila berkaca dari segi tahapan, mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar dia.
Seperti diketahui, penghitungan suara capres-cawapres dan Pilpres 2024 masih berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU masih akan melakukan rekapitulasi suara hingga 20 Maret 2024 mendatang.
Baca Juga: Fakta-Fakta Program Makan Siang Gratis Prabowo, Alasan hingga Anggaran
1. Istana sebut rancangan kerja tetap disusun sambil tunggu hasil penghitungan KPU
Sementara itu, tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo mengatakan bahwa proses yang terjadi saat ini baru penyusunan rencana untuk APBN 2025. Tetapi, belum resmi kick off penyusunan RAPBN.
"Jadi, dalam sidang kabinet kemarin, tidak ada pembahasan secara detail mengenai itu (program makan siang gratis). Pada prinsipnya presiden meminta kepada jajarannya untuk memulai menyusun RKP (Rancangan Kerja Program) dan APBN untuk tahun 2025. Business process ini sudah dimulai dari Februari. Jadi, ini satu business process dari penganggaran yang biasa," ujar Abraham kepada media di Jakarta pada Selasa (27/2/2024).
Arahan pertama Jokowi, kata Abraham, menekankan aspek keberlanjutan pembangunan. Karena itu, sambil menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU rampung, program-program dari presiden selanjutnya dibahas.
"Arahan kedua, bapak presiden menekankan pentingnya aspek kehati-hatian karena situasi ekonomi dunia penuh dengan ketidakpastian, di mana Jepang dan Inggris masuk ke resesi, jadi kita harus berhati-hati. Namun, tetap mengutamakan akselerasi," tutur dia.
Arahan ketiga, kebijakan fiskal harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi, maka pemerintahan Jokowi optimistis sudah bisa mulai membahas RKP 2025 untuk APBN.
"Jadi, tahapannya panjang. Ada tiga tahapan," ucapnya.
Baca Juga: Mahfud Sebut Bakal Tempuh Jalur Hukum-Politik soal Kecurangan Pemilu