Biaya Pembangunan Masjid IKN Nyaris Rp1 Triliun, Bakal Seperti Apa?
Mulai dilelang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang proyek pembangunan bangunan gedung dan kawasan masjid negara di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dikutip dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, nilai pagu paket proyek tersebut sebesar Rp973,171 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Proses perencanaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan masjid negara pada di ibu kota negara harus mengikuti ketentuan/standar teknis maupun administratif bangunan gedung khususnya yang berlaku di lingkungan Kementerian PUPR, termasuk responsif terhadap penyandang disabilitas," demikian uraian singkat pekerjaan, dikutip Selasa (18/7/2023).
Kementerian PUPR telah menyampaikan pengumuman prakualifikasi lelang pada 12 Juli 2023. Kemudian, persyaratan kualifikasi dikirim pada 17 Juli. Penetapan dan pengumuman pemegang lelang akan dilakukan pada 12 September, dilanjutkan dengan masa sanggah pada 13 September, dan penandatanganan kontrak pada 20 September.
Baca Juga: Otorita IKN Tegaskan Penyediaan Tanah di IKN Tak Mandek
Baca Juga: Pembangunan KIPP Seluas 6.600 Hektare di IKN Dibiayai APBN
1. Lokasi pembangunan masjid di IKN
Lokasi pembangunan bangunan gedung dan kawasan masjid negara berada di Kabupaten Penajem Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di zona pemerintahan SUB BWP 1A, tepatnya berada di ujung aksis visual Koridor Sumbu Kebangsaan Sekunder.
Kawasan masjid IKN direncanakan menjadi salah satu landmark di wilayah permukiman selatan pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang merupakan lingkungan permukiman perkotaan, pusat kegiatan seni, budaya dan keagamaan. Kawasan itu mewadahi kegiatan bermukim, bekerja, berekreasi, berniaga dan berinovasi dalam mencapai masyarakat modern masa depan IKN yang sejahtera dan damai.
Baca Juga: Otorita IKN Klaim 65 Persen Area IKN Nusantara Jadi Hutan Lindung