BPH Migas Izinkan SPBU Batasi Pembelian Pertalite
Agar kuota tercukupi sampai akhir tahun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membolehkan SPBU membatasi pembelian Pertalite oleh konsumen, meskipun pemerintah belum menerbitkan hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Perpres 191 direvisi oleh pemerintah sebagai payung hukum untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi dengan RON 90 tersebut. Hanya saja, revisi yang dilakukan belum rampung. Oleh karenanya, BPH Migas belum bisa menerbitkan peraturan turunan terkait pembatasan Pertalite.
"Sebetulnya dari BPH Migas kan belum mengeluarkan aturan mengenai pembatasan pembelian volume ya untuk Pertalite, kami masih menunggu penerbitan dari revisi Perpres dulu, utamanya adalah untuk pengaturan konsumen penggunanya ya, setelah itu baru nanti kita atur," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui saluran YouTube BPH Migas, Selasa (2/5/2023).
Baca Juga: Penyaluran Pertalite Capai 9,26 Juta Kiloliter hingga April
Baca Juga: 6 Perbedaan Pertamax dan Pertalite yang Perlu Kamu Tahu
1. SPBU dibolehkan batasi pembelian Pertalite untuk menjaga kecukupan kuota
Erika menerangkan, meskipun belum ada payung hukum yang melandasinya, BPH Migas tetap mengizinkan SPBU untuk membatasi pembelian Pertalite demi mengamankan kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan.
"Nah, mengenai adanya pembatasan pembelian volume Pertalite di beberapa daerah itu memang kami perbolehkan. Jadi, artinya masing-masing daerah kan punya kuota masing-masing dan kita minta kepada daerah itu untuk mengamankan kuota tersebut," tuturnya.
Jadi, BPH Migas mempersilakan tiap-tiap daerah mengatur agar kuota Pertalite cukup sampai akhir tahun sehingga pihaknya membolehkan dan tidak melarang dilakukan pembatasan.
"Intinya daerah itu boleh mengatur sepanjang aturan itu lebih ketat. Jadi, tidak boleh lebih longgar dari apa yang sudah dikeluarkan oleh BPH gitu. Kita kan sampai sekarang belum mengeluarkan aturan berapa maksimal pembelian. Tapi kalau daerah kemudian merasa itu perlu untuk menjaga kuotanya cukup sampai akhir tahun dipersilakan," tambahnya.
Baca Juga: Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina per 1 Mei 2023