China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Pengamat: Berbahaya!

2. Negosiasi bunga utang dinilai tidak masuk akal

Bhima juga menyoroti negosiasi bunga utang yang dianggapnya juga tak masuk akal. Padahal, masalahnya bukan soal negosiasi bunga tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun.

"Kalau bicara bunga, artinya pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung," katanya.

Menurutnya, pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya menguntungkan pihak kreditur. Sebab, pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study.

Kata dia, kala itu proses perencanaan proyek terlalu optimis dan kreditur menawarkan bunga murah. Sayangnya, begitu dijalankan ada pembengkakan biaya.

"Apa semua tanggung jawab penuh BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair. Beban utang dari kereta cepat juga akan semakin menimbulkan efek berantai ke defisit APBN," ujarnya.

Alhasil, pengaruh ke operasional kereta cepat jadi semakin dilematis. Sebab, bisa saja demi mempercepat pelunasan utang maka harga tiket terpaksa dinaikkan. Konsekuensinya, ketika harga tiket naik maka jumlah penumpang bisa dibawah proyeksi ideal.

Situasi tersebut, menurutnya justru akan memperberat subsidi negara ke kereta cepat. Padahal subsidi juga ditujukan untuk golongan tidak mampu, sedangkan calon penumpang kereta cepat adalah golongan mampu.

"Skema ideal tetap burden sharing atau berbagi beban antara kreditur dan pemerintah. Sekarang opsi yang terbuka adalah debt swap. Menukar utang kereta cepat China dengan program subsidi tiket kereta cepat. Jadi, beban utang berkurang, kreditur China akan mensubsidi tiket sebagai bagian dari goodwill terhadap masyarakat Indonesia," tambahnya.