Faisal Basri Kritik Hilirisasi SDA, Jokowi Beberkan Data Ini
Klaim kontribusi terhadap PDB meningkat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo merespons kritik dari ekonom senior Faisal Basri mengenai hilirisasi sumber daya alam (SDA) di Tanah Air. Faisal Basri mengkritik kebijakan hilirisasi lantaran hasilnya lebih menguntungkan negara lain daripada industri di dalam negeri.
"Kalau hitungan kita ya, contoh ya, saya berikan contoh nikel saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial, hilirisasi menjadi Rp510 triliun," kata Jokowi kepada jurnalis, Kamis (10/8/2023).
Baca Juga: Luhut: Kasus Ekspor Nikel Ilegal Diusut Berkat Digitalisasi Pelabuhan
1. Pemerintah pungut pajak dari ekspor
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, pemerintah memungut pajak dari setiap ekspor yang dilakukan oleh pengusaha. Tentu saja, semakin besar nilai ekspor, semakin banyak pula pajak yang diterima negara.
"Mengambil pajak dari Rp17 triliun sama ambil pajak dari Rp500 triliun gedean mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), semuanya ada di situ. Coba dihitung aja dari Rp17 triliun sama yang Rp500 triliun gedean mana," ujarnya.
Baca Juga: Ekonom Faisal Basri Kritisi Nikel Indonesia Banyak Dikuasai China