Guyur Rp95 Triliun, Begini Jurus Jokowi Jaga ketahanan Pangan
Anggaran pangan naik dibandingkan tahun sebelumnya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menganggarkan Rp95 triliun pada 2023 untuk mendukung ketahanan pangan nasional, utamanya untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa arah kebijakan ketahanan pangan di 2023 mencakup peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, serta dorongan untuk terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing.
Selanjutnya, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan teknologi dan data serta pengembangan iklim investasi, perkuatan sistem logistik pangan nasional, dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.
"Dan yang terakhir akselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan waduk atau bendungan," katanya dalam rapat panja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (20/9/2022).
Baca Juga: 3 Jurus BMKG Hadapi Tantangan Iklim yang Ancam Ketahanan Pangan
Baca Juga: Ngeri! Jokowi Ungkap Ancaman Perubahah Iklim pada Ketahanan Pangan
1. Program ketahanan pangan dilakukan melalui berbagai kementerian
Belanja pemerintah pusat untuk ketahanan pangan akan disalurkan pada Kementerian Pertanian untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas pangan prioritas, pengembangan diversifikasi pangan lokal, penguatan rantai pasok logistik pangan, dan food estate.
Selanjutnya akan didorong korporasi petani, pengembangan smart farming dan digitalisasi pertanian. Selanjutnya peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor pertanian.
"Sementara belanja kementerian/lembaga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan akan digunakan untuk penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan," ujar Isa.
Selanjutnya di Kementerian PUPR juga ada kontribusi untuk ketahanan pangan, mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi dan bendungan.
"Untuk belanja non k/l ini akan teralokasi untuk subsidi pupuk yang tentunya diarahkan untuk penyediaan pupuk dengan biaya terjangkau bagi petani secara tepat sasaran," ujarnya.
Editor’s picks
Baca Juga: PLN Perkuat Electrifying Agriculture, Sokong Ketahanan Pangan Sumbagsel