Menteri Investasi Ungkap Cara Negara Lain Jegal RI Jadi Negara Maju
Negara maju keberatan dengan kebijakan Indonesia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ada negara maju yang tidak ingin negara berkembang bertransformasi menjadi negara maju.
Bahkan, Indonesia ikut dijegal. Upaya Indonesia menjadi negara maju pun ditentang oleh negara-negara maju, misalnya saja hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan kewajiban investor untuk melibatkan pengusaha lokal dalam berinvestasi di Indonesia.
"Bahwa ternyata tidak semua negara di dunia ini pengin negara-negara berkembang itu maju menjadi negara maju, dan tahu gak? kebijakan Bapak Jokowi tentang hilirisasi, penciptaan nilai tambah, kolaborasi dengan UMKM ternyata itu belum menjadi konsensus utuh bagi negara G20," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (26/9/2022).
Baca Juga: Menteri Investasi Akui UMKM Belum Dapat Perhatian Penuh dari Negara
Baca Juga: Ada Deal Investasi di G20, Bahlil Masih Rahasiakan Angkanya
1. Indonesia tetap teguh mendorong hilirisasi
Bahlil menceritakan bahwa ketika Indonesia mendorong terjadinya hilirisasi, misalnya saja untuk komoditas nikel, sebagian negara maju keberatan akan hal tersebut. Namun, Indonesia tetap pada pendiriannya.
"Saya katakan bahwa ini perintah Presiden, tidak ada cara lain selain Indonesia untuk dari negara berkembang menuju negara maju, harus hilirisasi, untuk menciptakan nilai tambah," tuturnya.
Dijelaskan Bahlil, terjadi perdebatan selama berbulan-bulan soal hilirisasi yang dilakukan Indonesia dalam rangka meningkatkan nilai tambah SDA.
"Alhamdulillah sudah lolos. Jadi, sekarang gak boleh lagi ada negara lain untuk menghambat kita tentang hilirisasi, sudah digolkan, dan nilai tambah ujungnya," katanya.
Baca Juga: Bahlil Sebut LG Siap Relokasi Pusat R&D dari China ke Indonesia