TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home Business Economy

Menteri PUPR Ogah Infrastruktur Dibangun Pakai Material Impor!

Basuki mau melakukannya bila terpaksa

Ilustrasi pembangunan infrastruktur tol trans Sumatra (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Verified
Trio Hamdani

Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, melarang impor material untuk membangun infrastruktur, kecuali terpaksa. Penggunaan komponen produk dalam negeri bertujuan untuk menjaga roda ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Basuki saat Halal bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1443 H secara virtual di kantor Kementerian PUPR bersama para jajaran di lingkungan Kementerian PUPR.

Baca Juga: Menteri Basuki Tinjau Peningkatan Kualitas Jalan Batanghari II-Zona 5

Baca Juga: Anies Tawarkan Proyek Transportasi dan Infrastruktur Jakarta ke UEA

1. Basuki larang impor dan dorong pemanfaatan produk lokal

Ilustrasi pembangunan jalan tol. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Dia berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional. Dalam belanja infrastruktur, Basuki menekankan seluruh material yang digunakan harus produksi dalam negeri. Jika terpaksa impor maka harus diketahui oleh pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) dan dipastikan benar-benar tidak tersedia produksi dalam negeri.

"Pasca pandemik ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang dilarang impor," katanya dikutip IDN Times dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga: 3 Tips Investasi Tanpa Rasa Panik, Pelajari Dulu Yuk!

2. Belanja infrastruktur harus dipercepat sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

IDN Times/Arief Rahmat

Basuki meminta seluruh jajaran Kementerian PUPR tetap menjaga ritme kerja dan mempercepat belanja infrastruktur setelah libur Lebaran. Itu bertujuan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Belanja anggaran Kementerian PUPR diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemik COVID-19, dengan menyerap tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat.

"Tolong dipercepat, nanti akhir Mei 2022 kita lakukan Midterm Review. Tahun ini sangat krusial untuk bisa kita manfaatkan dalam meringankan beban anggaran 2023. Tetapi langkah percepatan harus tetap menjaga kualitas produk dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik, kompetitif, transparan, dan akuntabilitas," tegas Basuki. 

Topik:
pupr
basuki hadimuljono
infrastruktur
impor
Give me Perspective
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Pertashop Babak Belur, DPR Bakal Panggil Pertamina dan Pemerintah

7 Tips Menurunkan Keinginan Berbelanja, Bangkrut jika Terus Dituruti

Usai IPO, Teguk Janjikan Tebar Dividen 20 Persen

Jokowi Pastikan Bandara Kertajati Beroperasi Penuh Oktober 2023

Kuota Penuh, Pendaftaran Uji Coba LRT Jabodebek Ditutup

Pertamina Bakal Bangun Resort 1.000 Kamar di IKN

Harga Emas Hari Ini Naik Goceng, Cek Daftarnya

IHSG Masih Full Senyum Pagi Ini, Cek 8 Saham yang Bisa Cuan

Nilai Tukar Rupiah Menguat Tipis Pagi Ini, Bakal Berlanjut Seharian?

Cara Kerja dan Daftar Lokasi Gerbang Tol Tanpa Berhenti Let it Flo

Kisah Seorang Perempuan Terkena Vitiligo Karena Konsumsi Suplemen MLM

10 Foto Mesra Putri Marino dan Chicco Jerikho, Selalu Tampil Romantis

Tak Selalu Mewah, Intip Keseruan El Barack Hunting Jajanan Lokal

Agensi Sempat Bermasalah, FIFTY FIFTY Tetap Rilis "Barbie Dreams"

Punya Masalah Silent Treatment dalam Hubungan? Ini Cara Mengatasinya

Mengenal Kucing Mixdom, Ciri-Ciri, Jenis, dan Cara Merawatnya