TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Soal Wacana ASN Paruh Waktu, Begini Penjelasan Menteri PANRB

Masih dalam pembahasan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah bersama DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu yang dibahas adalah konsep ASN paruh waktu alias part time.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, konsep ASN part time masih tahap pembahasan.

"Salah satunya adalah ada konsep (ASN) paruh waktu tapi ini kan masih dalam proses pembahasan," kata Anas saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Baca Juga: Jokowi Terbang ke Papua, ASN Kantor Gubernur Diminta WFH

Baca Juga: Lowongan CPNS-PPPK Dibuka September, Kuota Fresh Graduate 20 Persen

1. Anas contohkan petugas layanan kebersihan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mencontohkan petugas layanan kebersihan atau cleaning service, yang tidak dituntut bekerja seharian penuh.

Cleaning service yang dimaksud di sini adalah yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Itu kan kemarin soal konsep. Jadi, PPPK itu ada yang misalnya kayak cleaning service kan gak harus dari pagi sampai sore, sehingga dimungkinkan (paruh waktu)," sebutnya.

Baca Juga: Tak Cuma ASN, Perusahaan Swasta Wajib Cuti Idul Adha Sesuai SE Walkot

2. PPPK paruh waktu untuk mengatasi problem yang kerap terjadi

Operator Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menginput data calon PPPK yang lulus seleksi tahun 2021. (Dok. Kemenag Sulsel)

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan dua kategori PPPK yang dibahas dalam RUU ASN, yaitu PPPK penuh waktu alias full time dan paruh waktu.

"PPPK selama ini memiliki problematik, yang pertama adalah PPPK hanya kita kenal waktunya atau kontraknya, hanya satu tahun dan kemudian bisa terus diperpanjang," kata Rifqinizamy dikutip dari laman Instagramnya.

"Karena itu, kami akan membuat kategori baru, yang kami sebut dengan PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu," tuturnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya