Pembangunan KIPP Seluas 6.600 Hektare di IKN Dibiayai APBN
Percepatan infrastruktur IKN melalui KPBU
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengungkapkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.600 hektare (ha) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan didukung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Komitmen dari Kementerian Keuangan, terus mendukung pendanaan dan memastikan bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan kita bangun dengan uang APBN. Kombinasi antara uang investor, uang dari pengusaha, uang APBN. Terutama uang APBN-nya mengambil peran disisi konstruksi, infrastruktur, dan jaringan-jaringan dasarnya,” kata Wamenkeu dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2023).
Baca Juga: Otorita IKN Klaim 65 Persen Area IKN Nusantara Jadi Hutan Lindung
Baca Juga: Pelindo Dukung Kebutuhan Logistik Pembangunan IKN Nusantara
1. Pemerintah dorong skema blended finance
Sementara itu, kawasan yang lebih besar di IKN akan dibangun menggunakan skema pembiayaan kreatif yakni blended finance.
Selain melalui pembiayaan kreatif, pemerintah juga mendorong penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di IKN.
Baca Juga: Jokowi Datangi Pabrik Ikon Garuda Istana Kepresidenan IKN