TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Terungkap! Subsidi Energi Sebagian Besar Dinikmati Orang Mampu

Kelompok ekonomi rentan hanya nikmati 33,1 persen subsidi

google

Jakarta, IDN Times - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan selama ini subsidi liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak tepat sasaran.

Lantaran subsidi energi hanya dinikmati oleh sepertiga masyarakat dari yang seharusnya dinikmati oleh 40 persen masyarakat terbawah.

"40 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 33,1 persen dari subsidi LPG dan BBM. Sementara 66,9 persen dinikmati oleh kelompok lebih mampu," tutur Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada Rabu (8/3/2023).

Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi Energi Tahun Depan Capai Rp338 Triliun

Baca Juga: Kebijakan Pembatasan BBM Subsidi Bukan Buat Orang Kaya 

1. Anggaran subsidi energi besar

Ilustrasi tabung gas (LPG) subsidi dan non subsidi Pertamina. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran subsidi energi sudah signifikan yaitu sebesar Rp163 triliun. Subsidi energi ini mencapai 42 persen dari total anggaran bantuan dan subsidi pemerintah yaitu Rp390 triliun.

"Kelompok subsidi energi termasuk LPG dan subsidi BBM relatif tidak tepat sasaran, kecuali subsidi listrik. Sehingga tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan," tuturnya.

Sementara kelompok bantuan sosial seperti PKH, PIP, dan BPNT cenderung berdampak pada pengurangan ketimpangan. "Bantuan produktif usaha (BPUM) juga cenderung tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan ketimpangan," ujarnya.

Baca Juga: Subsidi Energi Capai Rp211 Triliun di 2023 

2. Pemerintah berusaha turunkan kemiskinan

Ilustrasi kemiskinan (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan selama masa pandemi COVD-19, kenaikan kemiskinan RI cukup memperihatinkan. Angkanya naik dari 9,78 persen menjadi 10,19 persen pada masa pandemi. Kemudian mengalami penurunan 9,54 persen pada Maret 2022 meningkat kembali pada September 2022.

"Salah satu penyebab kemiskinan adalah biaya hidup yang semakin tinggi, baik karena inflasi maupun lain hal," tegasnya.

Meski demikian, Tauhid menilai pemerintah telah berusaha untuk mengurangi beban penduduk miskin dengan memberikan batuan sosial baik berupa bantuan pangan dan nonpangan termasuk subsidi energi dengan nilai yang besar.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya