Menteri ESDM Bertemu Pangeran Belanda di WEF 2023, Bahas NZE

2. Indonesia siapkan regulasi dukung ekosistem energi baru dan terbarukan

Menteri ESDM juga menjelaskan untuk menciptakan lingkungan kebijakan bagi implementasi proses penurunan operasi pembangkit listrik batubara, pemerintah menerbitkan dan menyiapkan sejumlah aturan, diantaranya:

• Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang telah diberlakukan untuk mengatur Mekanisme Sistem Perdagangan Karbon, Insentif Ekonomi dan Pajak Karbon.
• Peraturan Menteri ESDM soal Pajak Karbon dan Perdagangan Pembangkit Listrik, yang saat ini sedang difinalisasi.  Lewat regulasi ini, pembangkit listrik tenaga batubara harus menurunkan emisi mereka melalui mekanisme batas emisi dan pajak.
• Peraturan Presiden soal Percepatan Pengembangan Energi  Baru dan Terbarukan Untuk Pasokan Listrik, yang telah diberlakukan untuk menyediakan iklim yang lebih baik dan  kondusif bagi investasi energi terbarukan, sekaligus mengatur proses pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga batubara.
• Menyiapkan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan untuk mempercepat ekosistem EBT yang kondusif, adil dan berkelanjutan, selaras dengan transisi energi menuju target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

“Dalam tahun-tahun ke depan, kami berharap sejumlah 283 gigawatt (GW) energi terbarukan bakal dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan listrik, sementara operasional pembangkit batu bara bakal mencapai puncaknya, untuk kemudian menurun secara bertahap dimulai pada 2040,” kata Arifin.

Pemerintah juga membutuhkan pendanaan, inovasi dan teknologi untuk implementasi transisi energi, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang, untuk mencapai kondisi karbon netral tahun 2060 atau lebih cepat.