TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Lewat Program Percepatan SDGs, Pemda Bisa Lebih Dilirik BUMN 

Ada 10 pemda lolos penjurian I-SIM For Regencies

Konferensi pers penjurian I-SIM For Regencies. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan tercapainya Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) pada 2030. SDGs diharapkan dapat tercapai di tingkat pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Untuk memetakan pemerintah daerah (pemda) yang mulai menjalankan program percepatan SDGs, Kementerian BUMN melalui PT Surveyor Indonesia (PTSI) mendirikan program I-SIM For Cities dan I-SIM For Regencies.

I-SIM For Regencies merupakan program akselerasi pengungkapan data penilaian performa, dampak, dan inovasi SDGs pada 416 kabupaten se-Indonesia.

Di 2023 ini, ada 103 kabupaten yang mengikuti penjurian I-SIM for Regencies yang digelar bekerja sama dengan Bappenas, APKASI dan KPPOD.

Baca Juga: 6 Poin SDGs yang Dapat Terwujud dengan Hilirisasi SDA

Baca Juga: Laba BUMN Tembus Rp183 Triliun di Semester I-2023

1. Ada 10 kabupaten yang lolos masuk tahap penjurian

DDirektur Utama PT Surveyor Indonesia (PTSI), M. Haris Witjaksono. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Adapun kabupaten yang lulus tahap penjurian ada 10, yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Bogor, Bantul, Gowa, Karo, Magelang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Temanggung, dan Sinjai.

"Kami mendapatkan tugas dan amanah untuk bisa menjalankan di tingkat kabupaten dan kota. Harapan kita satu, bahwa ada tolak ukur yang bisa dilihat sama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota, bagaimana mencapai SDGs," ucap Direktur Utama PTSI, M. Haris Witjaksono di kantor PTSI, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Adapun 10 kabupaten yang lolos ke penjurian membawakan program yang mendorong percepatan SDGs dalam sektor yang berbeda-beda. Misalnya, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, program di bidang kesehatan, dan sebagainya.

"SDGs ada 17 indikator. Jadi persoalan-persoalan yang ada di pemerintah Kabupaten kan berbeda-beda. Bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten bisa membangun sebuah inovasi yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka," ujar Haris.

2. BUMN lebih mudah mencari mitra kerja

Gedung Kementerian BUMN. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Koordinator TJSL Kementerian BUMN, Fahrudin mengatakan, dengan rating SDGs yang diberikan kepada kabupaten, maka BUMN mudah, baik dalam mendapatkan data untuk pencarian mitra kerja, maupun dalam penerapan TJSL BUMN tersebut.

"Tentunya menjadi database yang bagus bagi Kementerian BUMN untuk nantinya bisa digarap bersama, untuk berkolaborasi antara BUMN dengan pemerintah daerah," ujar Fahrudin.

Baca Juga: 4 Tahun Jadi Menteri BUMN, Erick Pamer 12 Capaiannya

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya