Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WhatsApp Image 2025-09-30 at 16.48.55.jpeg
Infografis anggaran makanan bergizi gratis (MBG). (IDN Times/IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

  • Jumlah sekolah dan siswa yang terlibat dalam program MBG 2026 semakin banyak. Peningkatan target dan kebutuhan anggaran program MBG pada 2026 tak lepas dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat.

  • Penyerapan anggaran 2026 dipastikan bisa lebih optimal. Optimisme penyerapan anggaran MBG pada 2026 akan lebih optimal seiring dengan meningkatnya kapasitas BGN dan instansi terkait.

  • Arah dan strategi kebijakan MBG difokuskan pada penguatan kelembagaan, percepatan pembangunan sarana dapur umum, pelatihan SDM di SPPPG, kemitraan, dan penguatan logistik serta distribusi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kenaikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp335 triliun pada 2026 memicu pertanyaan soal kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyerap dana tersebut.

Hal ini mengemuka karena hingga Agustus 2025, serapan anggaran MBG baru mencapai Rp13 triliun atau setara 18,3 persen dari total pagu Rp71 triliun. Sedangkan pagu anggaran MBG di tahun depan menjadi Rp335 triliun atau naik hingga 371,83 persen dibandingkan tahun ini.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan lonjakan anggaran MBG akan terus dikaji secara menyeluruh. Meski serapan tahun ini masih terus dikebut akselerasinya, namun peningkatan alokasi pada 2026 tetap diperlukan karena target penerima program makan bergizi juga makin banyak.

“Evaluasi akan dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Kenapa tahun depan anggarannya lebih besar? Karena target dan kebutuhannya juga makin besar,” jelasnya di Kemenkeu, Jumat (3/10/2025).

1. Jumlah sekolah dan siswa yang terlibat dalam program MBG 2026 semakin banyak

Data sebaran SPPG yang dibentuk oleh BGN di seluruh Indonesia untuk mendistribusikan MBG. (Tangkapan layar YouTube Komisi IX DPR RI)

Prima menuturkan peningkatan target dan kebutuhan anggaran program MBG pada 2026 tak lepas dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Jumlah sekolah dan siswa yang akan terlibat dalam program ini diproyeksikan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau tahun ini sekolah penerimanya 100, tahun depan bisa naik jadi 400. Otomatis, kebutuhan dananya juga ikut bertambah. Jadi bukan soal menambah anggaran untuk BGN, tapi karena memang target program MBG nya yang diperluas,” jelasnya.

2. Penyerapan anggaran 2026 dipastikan bisa lebih optimal

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, ia menyatakan optimisme penyerapan anggaran MBG pada 2026 akan lebih optimal. Hal ini seiring dengan meningkatnya kapasitas BGN dan instansi terkait dalam mengelola program secara administratif maupun operasional.

“Tahun depan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita sudah lebih berpengalaman. Jadi saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” tambahnya.

3. Arah dan strategi kebijakan MBG

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di SD Tugu, Jebres, Solo. (IDN Times/Larasati Rey)

Berdasarkan Buku Nota Keuangan II, arah kebijakan dan strategi program MBG dalam menghadapi tantangan akan difokuskan pada:

  • Penguatan kelembagaan dan tata kelola;

  • Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum;

  • Percepatan pencairan MBG (melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account);

  • Pelatihan SDM di SPPPG;

  • Penguatan logistik dan distribusi, antara lain melalui jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, dan aplikasi pemantauan logistik;

  • Komunikasi dan partisipasi publik;

  • Kemitraan, termasuk kerja sama lintas sektor untuk mendukung program MBG.

Di balik ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, tersimpan sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan strategi dan kerja sama lintas sektor.

Tantangan itu meliputi pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi tantangan utama, terutama karena keterbatasan infrastruktur. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, UMKM, dan masyarakat dinilai krusial untuk memastikan program ini turut mendorong perekonomian daerah.

Di samping itu, program MBG juga dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas lapangan kerja. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi.

Di sisi lain, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel juga menjadi kunci agar anggaran besar yang digelontorkan tepat guna dan berkelanjutan. MBG bukan hanya program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.

Editorial Team