Anggaran Pemulihan Infrastruktur Sumatra Rp74 T Tunggu Restu Bappenas

28 Jan 2026, 08:48 WIB

Trio Hamdani

Pengecekan Daerah Irigasi (D.I.) Pante Lhong di Kabupaten Bireuen. (Dok. Kementerian PU)

Intinya sih...

Kementerian PU menunggu respons Bappenas terkait anggaran pemulihan infrastruktur Sumatra senilai Rp74 triliun.
Setelah respons dari Bappenas, Kementerian PU akan ajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu.
Dana tanggap darurat 2025 diambil dari sisa lelang, tahun ini sudah dialokasikan Rp400 miliar untuk tanggap darurat bencana.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan anggaran pemulihan infrastruktur bencana di Sumatra senilai Rp74 triliun masih menunggu respons dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat rencana pendanaan bersama Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

"Dijanjikan oleh Pak Mendagri sebagai Kasatgas Rehab-Rekon dari pemerintah akan dipercepat prosesnya. Jadi mudah-mudahan dalam satu-dua hari bisa mendapat feedback dari Bappenas," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta dikutip Rabu (28/1/2026).

1. Ajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu

Gedung Kementerian Keuangan. (dok. Kemenkeu)

Setelah memperoleh respons dari Bappenas, Kementerian PU akan menindaklanjuti dengan mengajukan surat permohonan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dody menjelaskan, tambahan anggaran itu bersifat on top atau di luar alokasi yang telah tersedia saat ini. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan kepada Komisi V DPR RI sesuai dengan hasil pembahasan antar-kementerian.

"Kalau sudah dapat feedback, kami akan bersurat ke Kementerian Keuangan, untuk minta tambahan on top dari yang sudah punya hari ini," tuturnya.

2. Dana tanggap darurat 2025 diambil dari sisa lelang

Percepatan sumur bor penuhi air bersih Aceh Tamiang. (Dok. Direktorat Cipta Karya Kementerian PU)

Untuk tahun anggaran 2025, Dody menyebut kebutuhan biaya tanggap darurat sebesar Rp550 miliar dapat dipenuhi dari sisa-sisa hasil lelang yang tersedia. Selain itu, anggaran tanggap darurat memang rutin dialokasikan setiap tahun.

"Saya baru cek ke teman-teman di kantor, tiap tahun memang kami menganggarkan, Pak. Memang tidak terlalu besar," ujar Dody.

3. Tahun ini sudah dialokasikan Rp400 miliar

Ilustrasi bencana alam di Indonesia (Pexels.com/ Read Once)

Pada tahun berjalan terdapat alokasi sekitar Rp400 miliar yang tersebar di sektor Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang akan dicairkan begitu ada pengajuan dari Kementerian PU.

"Tapi, memang juga pada saat ini masih dibintang karena kan belum ada pengajuan," kata Dody.