Anggaran PEN Bengkak Jadi Rp677,2 T untuk Penanganan Virus Corona

03 Jun 2020, 16:40 WIB

Ilustrasi anggaran. IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times - Anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kian membengkak karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penanganan wabah virus corona (COVID-19). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan biaya penanganan itu mencapai Rp677,2 triliun.

"Termasuk di dalamnya untuk belanja penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan," ujarnya dalam video conference, Rabu (3/6).

1. Anggaran itu untuk bidang kesehatan dan dukungan bansos

Mensos Juliari P Batubara cek distribusi Bansos (Dok. Kemensos)

Anggaran tersebut salah satunya untuk bidang kesehatan yang sebesar Rp87,55 triliun. Selain itu, biaya tersebut juga dialokasikan untuk perlindungan sosial yang meliputi program PKH, kartu sembako, bansos untuk Jabodetabek dan non Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik yang diperpanjang, serta untuk BLT dana desa yang nilainya mencakup Rp203,9 triliun.

2. Dukungan untuk UMKM dan pengusaha

Ilustrasi UMKM (ANTARA FOTO/Fauzan)

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberi dukungan untuk UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.

"Kalau pakai kata-kata Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp123,46 triliun," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, dunia usaha bakal diberikan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya dengan total mencapai Rp120,61 triliun.

3. Insentif untuk bidang pembiayaan dan korporasi

IDN Times/Arief Rahmat

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah juga memberi insentif untuk bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya adalah PMN, penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya Rp10 miliar- Rp1 triliun.

"(Insentif) itu termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar Rp44,57 triliun," tutur Sri Mulyani. "Terakhir, dukungan untuk sektoral maupun K/L serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun," tambah dia.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa dalam penanganan ini pemerintah bakal membantu mendiring peningkatan daya beli masyarakat yang menurun drastis akibat terdampak COVID-19.

"Seperti PKH, kartu sembako, diskon listrik, bansos untuk non-Jabodetabek, bansos Jabodetabek, BLT dana desa, dan prakerja totalnya Rp178,9 triliun," ujarnya.