Anggota DPR Ramai-ramai Kritik Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik

Juru Bicara Fraksi NasDem, Fauzi H. Amro meminta pemerintah untuk meningkatkan prinsip spending better pada belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Harapannya, uang negara dapat dibelanjakan untuk mendorong pemerataan ekonomi, menekan kemiskinan, dan memicu produktivitas sektor pertanian.

Adapun spending better yang dimaksud adalah belanja yang berkualitas melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

"Efektivitas belanja pemerintah, diharapkan untuk membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, memperkuat sektor pertanian, perikanan dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik," jelas Fauzi.

Fauzi juga menyoroti turunnya keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian. Hal ini tercermin dari alokasi subsidi pupuk kepada petani yang terus susut, dalam kurun lima tahun terakhir.

Rinciannya, pada 2019 anggaran subsidi pupuk mencapai Rp34 triliun, kemudian 2020 turun menjadi Rp31 triliun. Bahkan di tahun 2021 sebesar Rp29,1 triliun dan 2022 senilai Rp25,3 triliun. Penurunan ini berlanjut di tahun ini, dengan alokasi subsidi pupuk tercatat hanya Rp24 triliun.

"Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," tegasnya. 

Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, mengusulkan agar pemerintah dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal.

Namun, kebijakan yang justru muncul dan digaungkan pemerintah, malah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik.

"Kebijakan ini justru kontraproduktif, karena diberikan kepada pengusaha dan masyarakat yang mampu dan bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyatakan, insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pemerintah pada kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas. Sebab, insentif dan subsidi tersebut tak dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.

"Tujuan insentif ini juga tidak menyentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan. Kami mendorong agar insentif perpajakan diarahkan untuk mendorong afirmasi ke rakyat kecil, seperti relawan kader posyandu, relawan jumantik, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN maupun APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkas Andi.