Antisipasi Inflasi Harga Jelang Natal-Tahun Baru, Menko Ingatkan Ini!

27 Nov 2022, 11:24 WIB

Menko Airlangga Hartanto dalam Rakortas dengan TPIP - TPID di Pontianak, Kaliman Barat, Jumat (25/11/2022). (Dok.Kemenko)

Jakarta, IDN Times – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartanto, bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11/2022) tentang perkembangan dan strategi kebijakan inflasi mengantisipasi lonjakan harga jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pada Oktober 2022, inflasi Indonesia berada di angka 5,71 persen year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi September 2022 sebesar 5,95 persen yoy.

Deflasi komponen Volatile Food (VF) sebesar 7,19 persen yoy menyebabkan menurunnya tingkat inflasi karena pasokan pangan serta extra effort yang dilakukan pemerintah menekan inflasi pascapenyesuaian BBM tercukupi.

“Pada beberapa komponen yang diatur pemerintah atau Administered Price (AP) mengalami inflasi sebesar 0,33 persen (mtm) atau 13,28 persen (yoy) terutama didorong dari kenaikan harga BBM, kemudian inflasi inti tercatat sebesar 3,31 persen (yoy),” kata Airlangga, dikutip dari siaran pers, Minggu (27/11/2022).

1. Fokuskan pengendalian inflasi kawasan Indonesia tengah dan timur

Menko Airlangga Hartanto (Dok.Kemenko)

Airlangga juga memfokuskan pengendalian inflasi di Indonesia bagian tengah dan timur, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Kebijakan pengendalian inflasi di kawasan tersebut difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dengan dukungan infrastruktur serta mempertimbangkan karateristik inflasi dan letak geografisnya.

Airlangga mengatakan, pemerintah sudah meminta pemerintah daerah untuk menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung sektor logistik arena mengingat beberapa daerah belum menggunakan dana tersebut.

“TPIP akan membuat surat agar ini bisa dimanfaatkan dan beberapa hal yang menjadi catatan, ke depan inflasi perlu ditangani secara lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan,” kata Airlangga.

Airlangga juga memberi arahan kepada daerah untuk melakukan kerja sama antar daerah (KAD) intra kawasan untuk mendistribusikan pasokan dan mengurangi disparitas harga dari daerah surplus ke daerah defisit.

Termasuk melibatkan berbagai stakeholders sebagai langkah optimalisasi pelaksanaan operasi pasar atau bazar pangan murah untuk memastikan keterjangkauan harga.

2. Platfom perdagangan digital permudah akses ke konsumen

Menko Airlangga Hartanto (Dok.Kemenko)

Lebih lanjut, kata dia, pemanfaatan platform perdagangan digital juga dapat dijadikan pilihan daerah untuk memperpendek rantai pasok dan mempermudah akses dari pemerintah kepada konsumen.

Hal tersebut harus diikuti penguatan sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen serta perluasan program tanam pekarangan sebagai program ketahanan pangan tingkat tinggi.

“Kemudian optimalisasi belanja wajib perlindungan sosial maupun BTT dan pengendalian inflasi. TPID dapat melakukan pendampingan dalam optimalisasi anggaran dari dana desa dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” kata Airlangga.

Di sisi lain, ujar dia, sektor transportasi juga mengalami peningkatan tarif jelang akhir tahun. Oleh karena itu, dia pun mendorong agar pemerintah memastikan ketersediaan armada dan frekuensi penerbangan untuk mengantisipasi naiknya permintaan akhir tahun. Termasuk melakukan komunikasi secara efektif dengan seluruh pihak menjelang Natal dan Tahun Baru.

3. Penyaluran KUR senilai Rp3,1 miliar mendukung ketahanan pangan

Menko Airlangga menyaluran bantuan KUR di Rakortas TPIP-TPID (Dok. Kemenko)

Pada kesempatan itu, Airlangga juga menyalurkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis senilai Rp3,1 miliar kepada 10 debitur KUR di wilayah Pontianak dalam upaya mendukung ketahanan pangan.

Penyaluran KUR tersebut merupakan kolaborasi antara Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Kalimantan Barat yang meliputi sektor perdagangan atau industri, pertanian, perkebunan, serta perikanan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional, Gubernur Kalimantan Barat, Deputi I Kemenko Perkenomian, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Keselamatan Perhubungan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Perwakilan Kemenkeu, serta Perwakilan Pemerintah Daerah dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.