Apa yang Terjadi saat Negara Bangkrut? Ini Penjelasannya

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan Sri Lanka sedang berjuang untuk membayar impor penting seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan untuk 22 juta penduduknya saat negara itu tengah memerangi krisis valuta asing. Inflasi telah melonjak sekitar 50 persen, dengan harga pangan melonjak di angka 80 persen lebih tinggi dari tahun lalu. Rupee Sri Lanka telah merosot nilainya terhadap dolar AS dan mata uang global utama lainnya tahun ini.

"Negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi dan ruang kebijakan (fiskal) yang terbatas akan menghadapi tekanan. Coba lihat kondisi di Sri Lanka sebagai tanda peringatan," kata Direktur Georgieva seperti dikutip dari BBC, Selasa (19/7/2022) lalu.

Ekonom asal Bulgaria ini menambahkan sejumlah negara di Asia yang notabene merupakan negara berkembang telah mengalami capital outflows selama empat bulan berturut-turut. Hal tersebut menjadi momok yang harus diwaspadai. Impian sejumlah negara berkembang untuk mensejahterakan warganya hingga menjadi negara maju perlu perjuangan yang tidak main-main.

Tidak berhenti sampai di situ, Bank Sentral Sri Lanka juga sudah mewanti-wanti pemerintah. Jika tidak segera menyusun strutur pemerintahan yang stabil dan jelas tak ayal ini menjadi bumerang bagi upaya pemerintah sendiri yang kini terus aktif mencari dana talangan entah itu dari IMF atau dari negara lain. Dana talangan tersebut untuk mebayar sejumlah impor baik itu komoditas esensial dan tentunya BBM yang keberadaannya kian menipis.

Gubernur Bank Sentral Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe, memperingatkan bahwa negaranya bisa benar-benar bubar, jika tidak ada pemerintahan stabil yang segera dibentuk usai mundurnya Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa.

“Ada banyak ketidakpastian. Khususnya mengenai apakah Sri Lanka punya cukup devisa untuk membayar impor minyak yang kini keberadaannya esensial bagi masyarakat,” kata Weerasinghe, Sabtu (16/7/2022) lalu.

Lalu, mengapa sih suatu negara itu bisa bangkrut?

Seperti dilansir dari medium.com pada Rabu (20/7/2022), David Mcdonald seorang pendiri The Global Millennial, sebuah think-tank millennials, platform untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara bebas di dunia melalui Globalmillennial.org menyatakan terdapat sejumlah aspek yang dapat menghancurkan ekonomi negara mana pun. Kebijakan moneter yang buruk menjadi salah satu faktor ekonomi suatu negara bisa anjlok sehingga berdampak kepada posisi keuangan negara.

Konflik politik hingga merembet menjadi agresi militer juga menjadi salah satu aspek dari pelemahan ekonomi. Konflik mampu menimbulkan lebih banyak ketidakpastian dan peningkatan risiko krisis pangan maupu energi. Sebagai contoh, invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga sejumlah komoditas dan harga bahan pangan pokok serta energi yang kini dirasakan oleh sejumlah negara seperti Argentina, Pakistan, Bangladesh, Maladewa, Sri Lanka, dan Laos.

Lalu, tanggung jawab fiskal suatu negara juga menjadi upaya yang harus ditempuh terhadap utang luar negeri. Kebijakan fiskal yang tepat mampu mengantisipasi terjadinya gagal bayar. Tingkat utang yang sangat tinggi juga dapat berkontribusi pada peringkat kredit yang buruk di suatu negara.

Lantas, apa yang terjadi jika suatu negara menyatakan bangkrut?

Ketika sebuah negara menyatakan diri benar-benar bangkrut, Dana Moneter Internasional adalah tempat yang baik untuk dituju. Ketika ekonomi Yunani jatuh pada tahun 2009 silam, pemerintah Yunani pergi ke IMF. Namun, Bank Sentral Eropa dan Komisi Eropa secara kolektif mengeluarkan pinjaman pertama untuk Yunani. Pinjaman pada waktu itu berjumlah lebih dari 240 miliar euro.

IMF sendiri tidak serta merta memberikan pinjaman kepada sebuah negara yang menyatakan diri bangkrut. Dana talangan atau bailout datang dengan sejumlah syarat. Pemberi pinjaman memberlakukan persyaratan. Di antaranya penghematan signifikan yang harus dilakukan oleh negara peminjam, pemotongan anggaran yang signifikan dan kenaikan pajak yang tajam. Bahkan, IMF pernah meminta Yunani dulu untuk merombak ekonominya dengan merampingkan struktur pemerintahan. Tujuannya untuk mengurangi tingkat pajak agar Yunani tempat yang lebih mudah untuk berbisnis.

Ketika suatu negara gagal membayar krediturnya tepat waktu, negara tersebut dikatakan mengalami “default” atau setara dengan kondisi kebangkrutan nasional. Tapi kondisi bankrutnya sebuah negara sangat berbeda dari kebangkrutan bisnis perusahaan. Dikarenakan, jauh lebih sulit bagi kreditur untuk mengambil alih aset entitas dari negara daripada mengambil alih aset perusahaan.

Agar dapat dilirik oleh IMF atau negara lain yang bertindak sebagai kreditur negara-negara yang bankrut cenderung merestrukturisasi utang mereka daripada menolak untuk membayar utang. Nilai asli obligasi bisa jadi berkurang drastis.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Indonesia, Ibrahim Assuaibi, menyatakan Indonesia berpeluang mengalami resesi ekonomi akibat inflasi global pada kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2022. Sebab, inflasi akan berdampak pada harga yang terus meningkat sehingga berpotensi makin menekan tingkat konsumsi masyarakat. Itu tercermin dari biaya hidup makin meningkat dan daya beli yang menurun.

Inflasi tahun ini diprediksi akan berada di atas 6,5 persen sampai akhir tahun tetapi mulai menurun di tahun depan.

"Sedangkan, inflasi global akan mulai mereda pada awal 2023 mendatang. Meski angkanya tetap tinggi, namun inflasi akan mulai menunjukkan tren penurunan pada waktu tersebut. Asumsinya ini berdasarkan pada adanya pembicaraan antara Rusia dengan Uni Eropa untuk mulai menarik sanksi secara perlahan. Situasi ini diharapkan mampu memperbaiki pasokan minyak dan gas dalam skala global," kata Ibrahim.

Meski begitu, inflasi masih akan menjadi ancaman hingga akhir tahun ini. Sejumlah komoditas yang akan berperan penting adalah BBM dan Gas. Inflasi yang tinggi itu akan menggerogoti prospek pertumbuhan ekonomi. Potensi pertumbuhan ekonomi diperkitakan olehnya berada di bawah 4,5 persen atau lebih rendah dari prediksi semula yakni 5 persen. Pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan turun year-on-year. 

Di sisi lain, resesi akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Meski sempat membaik, namun resesi berpotensi makin banyak menyeret masyarakat Indonesia ke bawah garis kemiskinan. Sebagian perusahaan mungkin terpaksa kembali lagi ke posisi melemah, karena konsumsi melambat sehingga penjualan dan omzet turun. Mungkin beberapa sektor akan kembali mengalami fase resesi.

Ibrahim menambahkan, guna menghindari resesi di kuartal ketiga atau kuartal keempat, maka Bank Indonesia (BI) siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari ancaman resesi global. Sederet bauran kebijakan siap ditempuh baik langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan, arah kebijakan moneter kini sudah menuju normalisasi. Walaupun tidak dalam bentuk kenaikan suku bunga acuan, melainkan Giro Wajib Minimum (GWM). Secara rinci, kewajiban GWM rupiah untuk bank umum konvensional, yang saat ini sebesar 5 persen naik menjadi 6 persen mulai 1 Juni 2022, dan naik bertahap menjadi 7,5 persen mulai 1 Juli 2022, dan 9 persen mulai 1 September 2022.

Meski demikian, BI akan meredam gejolak yang timbul. BI berada di pasar memastikan ketersediaan valuta asing dan siap mengambil langkah intervensi apabila dibutuhkan. Baik di Pasar Spot, Perdaganagn DNDF maupun penjualan SBN di pasar sekunder. Penjualan SBN bertujuan untuk menyerap kelebihan likuiditas di pasar keuangan sehingga dapat memperbaiki kondisi supply-demand baik di pasar uang maupun di pasar SBN.