Apakah Karyawan MBG Dapat THR? Ini Ketentuannya

Pemberian THR untuk karyawan MBG bergantung pada status kepegawaian masing-masing. Bagi pegawai yang sudah resmi berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mereka berhak menerima THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi ASN.

Terkait ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebenarnya sudah buka suara. Ia menyebut pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya akan mendapatkan THR sesuai dengan aturan yang ada.

"Kalau ASN (dapat), sesuai peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang ASN," ungkap Dadan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Sebaliknya, bagi karyawan MBG yang berstatus non-ASN, hingga kini belum ada kepastian resmi dari pemerintah mengenai pemberian THR. Informasinya mungkin baru akan diketahui dalam beberapa waktu ke depan.

Program MBG yang digulirkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional melibatkan banyak tenaga kerja di berbagai daerah, termasuk di unit pelayanan gizi. Sebagian dari mereka nantinya akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, pemerintah memastikan bakal mengangkat sekitar 32.000 pegawai SPPG menjadi PPPK mulai Februari 2026. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, pengangkatan tersebut tidak mencakup seluruh pekerja MBG.

Aturannya menegaskan bahwa hanya pegawai inti di SPPG yang akan diangkat. Jabatan yang bisa diangkat menjadi PPPK di antaranya meliputi:

• Kepala SPPG

• Ahli gizi

• Akuntan

Tambahan informasi, pegawai inti SPPG yang diangkat menjadi PPPK tetap dilakukan melalui mekanisme seleksi seperti Computer Assisted Test (CAT). Di luar pegawai inti, posisi lain seperti tenaga pendukung operasional harian atau relawan belum termasuk dalam skema pengangkatan menjadi PPPK.

Dasar aturan pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK berasal dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, hingga kini belum diketahui informasi resmi mengenai besaran gaji mereka yang nantinya benar-benar diangkat.

Jika mengacu gaji PPPK secara umum, ketentuannya dapat dilihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan PPPK. Dalam Perpres tersebut, gaji PPPK biasanya diberikan berdasarkan golongan dan masa kerja. Berikut rinciannya:

• Gaji PPPK Golongan I (Masa kerja 0 tahun): Rp1.938.500

• Gaji PPPK Golongan II (Masa kerja 3 tahun): Rp2.116.900

• Gaji PPPK Golongan III (Masa kerja 3 tahun): Rp2.206.500

• Gaji PPPK Golongan IV (Masa kerja 3 tahun): Rp2.299.800

• Gaji PPPK Golongan V (Masa kerja 0 tahun): Rp2.511.500

• Gaji PPPK Golongan VI (Masa kerja 3 tahun): Rp2.742.800

• Gaji PPPK Golongan VII (Masa kerja 3 tahun): Rp2.858.800

• Gaji PPPK Golongan VIII (Masa kerja 3 tahun): Rp2.979.700

• Gaji PPPK Golongan IX (Masa kerja 0 tahun): Rp3.203.600

• Gaji PPPK Golongan X (Masa kerja 0 tahun): Rp3.339.100

• Gaji PPPK Golongan XI (Masa kerja 0 tahun): Rp3.480.300

• Gaji PPPK Golongan XII (Masa kerja 0 tahun): Rp3.627.500

• Gaji PPPK Golongan XIII (Masa kerja 0 tahun): Rp3.781.000

• Gaji PPPK Golongan XIV (Masa kerja 0 tahun): Rp3.940.900

• Gaji PPPK Golongan XV (Masa kerja 0 tahun): Rp4.107.600

• Gaji PPPK Golongan XVI (Masa kerja 0 tahun): Rp4.281.400

• Gaji PPPK Golongan XVII (Masa kerja 0 tahun): Rp4.462.500

Selain gaji pokok, seorang PPPK biasanya juga menerima berbagai tunjangan sesuai aturan. Hal ini termasuk seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan.

Jadi, terjawab sudah pertanyaan mengenai “apakah karyawan MBG dapat THR?”. Jawabannya, pemberian THR untuk karyawan MBG bergantung pada status kepegawaian mereka. Bagi yang sudah resmi berstatus PPPK, mereka memiliki hak menerima THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi ASN.