APBN Buat Beli Produk Impor, Basuki: Saya Bongkar!

06 Jun 2024, 12:19 WIB

Trio Hamdani

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau Tol Cisumdawu, Sabtu (15/4/2023). (IDN Times/Uni Lubis)

Intinya sih...

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam proyek-proyek APBN.
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) diharapkan menjadi mitra strategis untuk meningkatkan kinerja industri konstruksi nasional.
Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan negara berkembang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Basuki menyampaikan, dirinya tidak akan segan-segan untuk membongkar produk-produk impor yang ditemukan di lapangan dalam proyek-proyek yang menggunakan dana APBN.

“Kalau saya mendapati di lapangan ada produk-produk impor yang menggunakan APBN pasti saya bongkar, karena saya punya tanggung jawab memanfaatkan APBN untuk produk dalam negeri,” kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (6/6/2024).

1. Basuki dorong pemberdayaan usaha kecil di sektor jasa konstruksi

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (IDN Times/Imam Faishal)

Basuki menekankan pentingnya peran aktif Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) sebagai mitra strategis Kementerian PUPR dalam meningkatkan kinerja industri konstruksi nasional.

Menurut dia, pemberdayaan usaha kecil di sektor jasa konstruksi juga penting. Dia mengatakan, melalui kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah dan Air Minum serta Sanitasi, pelaksanaan proyek-proyek tersebut diprioritaskan untuk pengusaha daerah menggunakan sistem e-katalog.

“Kita rasakan dengan e-katalog hasilnya jauh lebih baik karena yang terpilih adalah yang benar-benar mempunyai kemampuan yang real,” tuturnya.

2. Basuki minta pelaku jasa konstruksi manfaatkan sistem terintegrasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Creative Infrastructure Financing 2023 di Kementerian PUPR, Rabu (13/12/2023).. (dok. Kementerian PUPR)

Basuki mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Sistem tersebut mencakup registrasi pengalaman badan usaha melalui aplikasi Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).

Cakupan lainnya adalah registrasi peralatan konstruksi melalui Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

Selain itu, Basuki berharap Gapensi dapat menginisiasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi on-site, terutama untuk jenjang 1 hingga 6.

“Saya sangat berharap Gapensi tetap tumbuh lebih kuat. Mudah-mudahan Munas ini dapat memilih pemimpin yang mempunyai niat mengabdi untuk negeri,” tambahnya.

3. Pembangunan infrastruktur harus beri nilai tambah di dalam negeri

Pembangunan KIPP IKN (IDN Times/Ervan)

Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai upaya menciptakan efek berganda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, membuka titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, dan menghubungkan jaringan logistik ke pusat-pusat produksi.

Pembangunan infrastruktur juga dianggap sebagai modal penting bagi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju dan keluar dari jebakan negara berkembang atau middle income trap.

Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada pasokan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Oleh karena itu, pengelolaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi harus dilakukan dengan baik untuk memastikan ketersediaannya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

“Saya ingatkan kembali instruksi Bapak Presiden agar kita mengurangi penggunaan bahan material konstruksi impor selama kebutuhan spesifikasi dapat dipenuhi dalam negeri atau produk tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri," kata Basuki, Rabu (23/11/2022).

"Sebab pembangunan infrastruktur harus memberikan nilai tambah, mendongkrak industrialisasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta belanja yang efisien,” ucapnya.