Airlangga Minta Kemenkeu dan PUPR Sosialisasikan Tapera
- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan perlunya melihat manfaat yang dapat diperoleh oleh pekerja terkait dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
- Airlangga menekankan perlunya sosialisasi yang intensif oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
- Presiden Joko "Jokowi" Widodo yakin manfaat dari kebijakan Tapera akan dirasakan oleh masyarakat seiring berjalannya waktu, meskipun pada awalnya ada berbagai reaksi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan perlunya melihat manfaat yang dapat diperoleh oleh pekerja terkait dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Menurutnya, penting untuk mengkaji secara mendalam manfaat apa yang dapat diperoleh, baik terkait dengan perolehan perumahan maupun renovasi perumahan.
“Tapera perlu dilihat mungkin benefitnya dan tentu dikaji manfaat apa yang bisa diperoleh oleh para pekerja,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).
1. Airlangga menekankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat
Pria yang juga Ketua Umum Golkar itu menekankan perlunya sosialisasi yang intensif oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menanggapi kritik yang muncul dari masyarakat terhadap program tersebut, dia menegaskan hal yang penting adalah memahami terlebih dahulu program tersebut.
“Jadi, itu mesti didalami lagi nanti dengan sosialisasi oleh Kementerian PUPR maupun Kementerian Keuangan,” tutur Airlangga.
2. Pihaknya akan mengecek ke Menteri PUPR
Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga menyatakan pemerintah akan melihat lebih lanjut atas berbagai keluhan di masyarakat menyoal gaji yang dipotong untuk simpanan Tapera. Meski demikian, dia tidak menjelaskan bagaimana pemerintah akan menanggapi keluhan tersebut.
Dia juga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang rencana koordinasi antarlembaga pemerintah ataupun evaluasi terhadap peraturan pemerintah (PP) yang mengatur Tapera.
“Tentu kan ini nanti dicek ke Pak Menteri PUPR,” kata Airlangga di tempat terpisah.
3. Jokowi singgung BPJS Kesehatan yang sempat menuai pro dan kontra
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menanggapi kebijakan pemotongan gaji masyarakat untuk Tapera. Dia membandingkan Tapera dengan program BPJS Kesehatan, yang juga sempat menuai pro dan kontra, namun akhirnya masyarakat merasakan manfaatnya setelah berjalan.
“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta (peserta), kan juga rame tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin manfaat dari kebijakan Tapera akan dirasakan oleh masyarakat seiring berjalannya waktu, meskipun pada awalnya ada berbagai reaksi.
“Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” tambah Jokowi.
