AS Ancam Blokir TikTok jika Pemilik China Tidak Lepas Sahamnya
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengancam akan melarang penggunaan TikTok di negaranya apabila pemilik China tidak melepaskan saham mereka di aplikasi berbagi video populer tersebut. Hal itu diungkapkan dalam laporan The Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu (16/3/2023) dari sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.
TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan ByteDance yang berbasis di Beijing, memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS. Aplikasi ini telah mendapatkan sejumlah kecaman dari anggota parlemen lantaran khawatir pemerintah China dapat memiliki akses ke data sensitif pengguna.
Komite Penanaman Modal Asing di AS (CFIUS) dilaporkan membuat permintaan penjualan baru-baru ini. CFIUS tidak segera menanggapi permintaan komentar, dan TikTok menolak untuk membahas secara spesifik seputar permintaan pemerintah.
Melansir WSJ, eksekutif TikTok mengatakan bahwa 60 persen saham ByteDance dimiliki oleh investor global, 20 persen oleh karyawan, dan 20 persen oleh pendirinya. Adapun saham pendiri memiliki hak suara yang lebih besar, seperti yang biasa terjadi pada perusahaan teknologi.
1. Penjualan saham dianggap tidak mengakhiri masalah
Juru bicara TikTok Brooke Oberwetter mengatakan, penjualan paksa tidak akan mengatasi isu risiko keamanan yang dikhawatirkan AS. ByteDance juga telah berkomitmen menjalankan program senilai 1,5 miliar dolar AS untuk melindungi data dan konten pengguna AS dari akses atau pengaruh pemerintah China.
"Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah, perubahan kepemilikan tidak akan memberikan pembatasan baru pada aliran data atau akses," kata Oberwetter dalam sebuah pernyataan.
Ia menjelaskan, cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran AS adalah dengan perlindungan data dan sistem pengguna AS yang transparan dan berbasis di AS. Adapun pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi akan dilakukan melalui pihak ketiga.
Melansir CNA, kepala eksekutif TikTok Shou Zi Chew akan hadir di Kongres AS pada minggu depan. Belum jelas apakah pemerintah China akan menyetujui divestasi.