AS Ancam Blokir TikTok jika Pemilik China Tidak Lepas Sahamnya

16 Mar 2023, 20:00 WIB

ilustrasi penggunaan TikTok (pexels.com/cottonbro studio)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengancam akan melarang penggunaan TikTok di negaranya apabila pemilik China tidak melepaskan saham mereka di aplikasi berbagi video populer tersebut. Hal itu diungkapkan dalam laporan The Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu (16/3/2023) dari sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan ByteDance yang berbasis di Beijing, memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS. Aplikasi ini telah mendapatkan sejumlah kecaman dari anggota parlemen lantaran khawatir pemerintah China dapat memiliki akses ke data sensitif pengguna.

Komite Penanaman Modal Asing di AS (CFIUS) dilaporkan membuat permintaan penjualan baru-baru ini. CFIUS tidak segera menanggapi permintaan komentar, dan TikTok menolak untuk membahas secara spesifik seputar permintaan pemerintah.

Melansir WSJ, eksekutif TikTok mengatakan bahwa 60 persen saham ByteDance dimiliki oleh investor global, 20 persen oleh karyawan, dan 20 persen oleh pendirinya. Adapun saham pendiri memiliki hak suara yang lebih besar, seperti yang biasa terjadi pada perusahaan teknologi.

1. Penjualan saham dianggap tidak mengakhiri masalah

Juru bicara TikTok Brooke Oberwetter mengatakan, penjualan paksa tidak akan mengatasi isu risiko keamanan yang dikhawatirkan AS. ByteDance juga telah berkomitmen menjalankan program senilai 1,5 miliar dolar AS untuk melindungi data dan konten pengguna AS dari akses atau pengaruh pemerintah China.

"Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah, perubahan kepemilikan tidak akan memberikan pembatasan baru pada aliran data atau akses," kata Oberwetter dalam sebuah pernyataan.

Ia menjelaskan, cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran AS adalah dengan perlindungan data dan sistem pengguna AS yang transparan dan berbasis di AS. Adapun pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi akan dilakukan melalui pihak ketiga.

Melansir CNA, kepala eksekutif TikTok Shou Zi Chew akan hadir di Kongres AS pada minggu depan. Belum jelas apakah pemerintah China akan menyetujui divestasi.

2. Usaha TikTok dalam menjamin keamanan data tidak cukup bagi AS

TikTok dan CFIUS telah bernegosiasi selama lebih dari dua tahun mengenai persyaratan keamanan data di aplikasi tersebut. TikTok telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar dolar AS untuk upaya keamanan data yang ketat dan menolak tuduhan mata-mata.

Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco dan pejabat senior AS lainnya berulang kali mengutip undang-undang keamanan nasional China, yang mewajibkan perusahaan di sana untuk memberikan data pelanggan jika diminta.

“Komunitas intelijen kami sangat jelas tentang upaya dan niat China untuk membentuk penggunaan teknologi ini menggunakan data dalam pandangan dunia yang sama sekali tidak sesuai dengan pandangan kami,” kata Monaco pada bulan lalu.

Pekan lalu, Gedung Putih mendukung undang-undang yang diusulkan sejumlah senator untuk memberikan kekuasaan baru bagi pemerintah untuk melarang TikTok dan teknologi berbasis asing lainnya apabila dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional.

3. Penjualan saham TikTok dapat melanggar amandemen Berman

Pada 2020, pemerintahan Donald Trump juga berusaha untuk mendesak penjualan TikTok ke kepemilikan mayoritas AS, karena kahwatir dengan masalah keamanan nasional. Namun upaya itu berakhir gagal di pengadilan, melansir WSJ.

Perusahaan TikTok berpendapat, aturan tersebut akan melanggar undang-undang yang dikenal dengan amandemen Berman, yaitu presiden dilarang untuk secara langsung atau tidak langsung mengatur impor bahan informasi ketika menanggapi keadaan darurat nasional.

Upaya pemerintahan Biden dalam melawan TikTok juga diperkirakan akan menghadapi persoalan yang sama. Selain melanggar amandemen Berman, ByteDance juga dapat berargumen bahwa penjualan paksa dalam bentuk apa pun tidak dapat dilakukan, karena pemerintah China tidak mengizinkan algoritme TikTok dijual bersamaan dengannya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.