Bahlil Lapor Prabowo Banyak Blok Migas Mangkrak Tak Digarap

17 Mei 2025, 08:52 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi Onshoer Receiving Facilities PT Eni Indonesia, Senipah, Kukar, Kaltim, Rabu (30/4/2025). (IDN Times/Hilmansyah)

Intinya sih...

Menteri ESDM melaporkan sejumlah wilayah kerja migas berizin belum dioperasikan, potensi produksi minyak nasional meningkat 5.000-7.000 barel/hari
Bahlil meminta izin dan arahan langsung dari Prabowo untuk evaluasi wilayah kerja migas tidak aktif, serta mengalihkan blok yang mangkrak kepada KKKS lain
Kementerian ESDM menerbitkan regulasi tentang pengembalian wilayah kerja migas tidak produktif, sebagai langkah peningkatan swasembada energi Indonesia

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto masih terdapat sejumlah wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang telah berizin, namun belum juga dioperasikan.

Bahlil menyebut, jika blok-blok tersebut dikerjakan, produksi minyak nasional berpotensi meningkat sekitar 5.000 hingga 7.000 barel per hari. Hal itu dia sampaikan saat meresmikan produksi perdana Lapangan Forel dan Terubuk di FPSO Marlin Natuna, Kepulauan Riau.

"Kami juga laporkan kepada Bapak Presiden, bahwa di sekitar blok-blok ini ternyata masih banyak blok yang bisa kita kerjakan. Tapi, pemegang izinnya sudah lama dipegang dan tidak beroperasi," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (17/5/2025).

1. Bahlil usulkan evaluasi izin blok migas yang mangkrak

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/4/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Bahlil meminta izin dan arahan langsung dari Prabowo untuk melakukan evaluasi atas izin-izin wilayah kerja migas yang tidak aktif.

Dia mengusulkan agar sebagian blok yang mangkrak dapat dialihkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain yang dinilai lebih siap untuk mengelola dan mengoperasikan.

Permintaan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi migas nasional. Bahlil mengatakan langkah itu sejalan dengan arahan Presiden terkait peningkatan lifting migas.

"Kami mohon izin Bapak Presiden dan mohon arahan. Sekiranya Bapak Presiden berkenan, kami akan mengevaluasi izin-izin ini untuk kita kembalikan kepada KKKS lain," ujarnya.

2. Dasar hukum pengalihan izin blok mangkrak telah disiapkan

ilustrasi perusahaan minyak dan gas (migas) dunia (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebagai dasar kebijakan, Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan.

Regulasi tersebut mengatur sejumlah kriteria wilayah kerja migas yang dikategorikan tidak diusahakan. Antara lain, lapangan produksi yang tidak beroperasi selama dua tahun berturut-turut, rencana pengembangan (plan of development/POD) selain POD pertama yang tidak dikerjakan selama dua tahun.

Selain itu, struktur eksploitasi yang berstatus discovery, namun tidak ditindaklanjuti dalam waktu tiga tahun juga masuk kriteria wilayah kerja migas yang dikategorikan tidak diusahakan.

Aturan tersebut menjadi acuan dalam proses evaluasi dan pengembalian bagian wilayah kerja migas yang dinilai tidak produktif oleh pemegang izin.

3. Prabowo tegaskan swasembada energi hemat triliunan rupiah

Presiden Prabowo Subianto meresmikan dua proyek minyak dan gas (migas) nasional, yakni Forel dan Terubuk, yang menjadi bagian dari Blok South Natuna Sea Block B di Kepulauan Riau (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Prabowo meyakini Indonesia mampu menghemat triliunan rupiah apabila berhasil mencapai swasembada energi. Ketergantungan pada energi impor selama ini menyebabkan aliran devisa ke luar negeri, sehingga memperlemah perekonomian nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan produksi perdana Lapangan Migas Forel dan Terubuk milik Medco E&P Natuna, Jumat (16/5/2025), melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta.

"Kalau mampu mencapai swasembada energi, kita akan menghemat puluhan miliar dolar AS, ratusan triliun. Uang kita tidak perlu mengalir keluar bangsa Indonesia, ekonomi akan kuat, lebih banyak dana, uang yang bisa dinikmati oleh rakyat," ujar Prabowo.