Bahlil: Masih Ada Negara yang Gak Suka RI Setop Ekspor Nikel

18 Mar 2024, 23:02 WIB

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada negara yang masih tidak suka dengan kebijakan pemerintah yang menyetop ekspor nikel mentah.

Namun, Bahlil enggan menyebutkan negara mana yang bersikap seperti itu. Bahlil hanya menyebutkan alasan mengapa negara tersebut tidak senang dengan kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah.

"Global khususnya asing, saya tidak perlu sebut negara mana itu masih merasa tidak nyaman dengan kebijakan Indonesia menyetop ekspor beberapa komoditas termasuk nikel karena mengganggu industri mereka dalam suplai bahan baku," kata Bahlil dalam konferensi pers Prospek Investasi Pasca Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Atas hal tersebut, Bahlil mengakui ada berbagai macam godaan ataupun cara-cara lain yang dipakai untuk mencabut kebijakan hilirisasi, termasuk menyerang pemerintah di Indonesia.

1. Pesan Bahlil jangan mau diadu sesama anak bangsa

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Godaan untuk menyetop hilirisasi diakui Bahlil langsung dirasakannya. Terlebih hal tersebut sangat terasa terjadi ketika momen kampanye pilpres beberapa waktu lalu.

Bahlil pun berpesan kepada seluruh pihak jangan mau diadu domba sebab hilirisasi berkaitan erat dengan nasionalisme.

"Ini menyangkut dengan nasionalisme, saya merasakan betul ini. Jangan kita diadu oleh sesama anak bangsa, oleh tangan-tangan asing dan ini terasa pada saat suasana masuk pilpres makanya ada calon atau kandidat yang kalau menang ingin meninjau kembali hilirsasi yang kita lakukan," beber dia.

2. Kekhawatiran Bahlil terhadap penghentian hilirisasi

ilustrasi hilirisasi nikel (dok. WALHI)

Bahlil pun mengaku khawatir jika nantinya kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintahan era Presiden Joko "Jokowi" Widodo berhenti.

Menurut dia, intrik-intrik soal hilirisasi masih akan terus digunakan dalam perpindahan masa kepemimpinan dari Jokowi ke penerusnya.

"Saya punya kekhawatiran jangan sampai pascapemerintahan Pak Jokowi menuju Pak Prabowo cara-cara pandang ini akan teruk dipakai intrik-intrik tertentu, ini adalah cobaan nasionalisme kita," ujar Bahlil.

3. Uni Eropa gugat Indonesia ke WTO

Presiden Jokowi bertemu dengan PM Australia, Anthony Albanese (dok. Sekretariat Presiden)

Uni Eropa diketahui menggugat Indonesia di World Trade Organization (WTO). Gugatan itu sendiri berkaitan dengan keputusan Indonesia yang tidak lagi melakukan ekspor nikel secara mentah.

Gugatan Uni Eropa ke WTO terhadap Indonesia terjadi sejak 2019 lalu dan Indonesia diputuskan kalah lantaran dianggap belum memiliki industri hilirisasi yang matang.

Jokowi memaklumi jika ada negara lain yang menggugat Indonesia karena itu merupakan bagian dari hak mereka. Jokowi sadar kebijakan Indonesia menyetop ekspor nikel bakal membuat negara-negara tersebut terganggu.

"Setelah saya cek kenapa sih Uni Eropa ini menggugat? Ya benar karena industrinya ternyata banyak di sana, kalau dikerjain di sini (di Indonesia) artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup," tuturnya.

Namun, kata Jokowi, bagaimana pun Indonesia juga punya keinginan untuk menjadi negara maju, dan membuka lapangan kerja lebih banyak lagi.

"Kalau kita digugat saja kita takut, mundur, gak jadi, ya gak akan kita menjadi negara maju. Terus! saya sampaikan kepada Menteri, terus! 'pak ini apakah?' terus! tidak boleh berhenti, tidak hanya berhenti di nikel tapi terus yang lain," ucap dia.