Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera menindaklanjuti laporan mengenai keberadaan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak jelas di kawasan hutan lindung.
"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," kata Prabowo dalam dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (8/4/2026).
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi atau rasa kasihan terhadap pelanggaran tersebut. Dia menekankan prioritas utama pemerintah saat ini adalah membela kepentingan nasional dan rakyat.
"Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan, enggak ada kasihan sekarang ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor berapa," tegasnya.
Prabowo menginstruksikan agar evaluasi tersebut segera dilaksanakan. Dia menolak permintaan waktu dua minggu dari Menteri ESDM. Orang nomor satu di Indonesia itu memberikan tenggat laporan hanya dalam satu minggu.
"Ya, evaluasi segera. Berapa hari laporannya kembali ke saya? Dua minggu? Enak aja dua minggu, satu minggu. Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut," kata Prabowo kepada Bahlil.
Dia menegaskan pengelolaan tersebut harus berada di bawah kendali negara agar pemerintah dapat memperkuat posisi serta peran institusi dan lembaga-lembaga nasional.