Bahlil Tahan Izin Ekspor Pengusaha Jika Stok Batu Bara Nasional Kurang

14 Mar 2026, 00:23 WIB

Trio Hamdani

Bahlil Tahan Izin Ekspor Pengusaha Jika Stok Batu Bara Nasional Kurang

Menteri ESDM Bahlil saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Pemerintah mewajibkan perusahaan batu bara memenuhi kebutuhan domestik sebelum ekspor, dengan ancaman penundaan izin ekspor jika stok nasional belum tercukupi.
Bahlil memastikan pasokan batu bara untuk PLTU PLN dan IPP masih aman, dengan rata-rata ketersediaan mencapai 14 hari sesuai standar nasional.
Presiden Prabowo menegaskan kekayaan alam termasuk batu bara adalah milik negara dan harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat sebelum diekspor.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah kini mewajibkan seluruh perusahaan batu bara yang telah mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk memenuhi kuota kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan telah menyiapkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur agar seluruh produksi batu bara diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri sebelum diizinkan untuk ekspor.

"Kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan memenuhi dulu kebutuhan di dalam negeri, sisanya baru kita ekspor," katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/3/2026).

1. Prioritaskan batu bara untuk kebutuhan nasional

Sejumlah kapal tongkang bermuatan batu bara berlayar di perairan Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (29/9/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Bahlil mengancam tidak akan menerbitkan izin ekspor jika kebutuhan nasional belum tercukupi. Dia menekankan orientasi utama pemerintah adalah stabilitas domestik karena batu bara merupakan kekayaan milik negara, bukan milik perusahaan.

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan pengusaha hanya pemegang hak konsesi, sementara komoditas di dalamnya tetap dikuasai negara untuk kepentingan nasional.

"Kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor. Jadi artinya apa? Orientasi kita adalah kebutuhan domestik," tegasnya.

2. Tepis isu kelangkaan stok batu bara

Menteri ESDM Bahlil saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Terkait kabar miring mengenai menipisnya stok batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Bahlil memastikan pasokan untuk seluruh pembangkit milik PLN maupun produsen listrik swasta (IPP), saat ini berada pada level aman.

"Kami laporkan Pak, untuk seluruh PLTU-PLTU yang ada baik IPP maupun yang punya PLN, ketersediaan batu bara sekarang rata-rata di 14 hari. Jadi itu masih dalam standar minimal nasional," kata dia.

3. Prabowo sepakat dengan Bahlil

Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Prabowo mempertegas seluruh kekayaan alam di Indonesia pada dasarnya adalah milik bangsa dan negara. Jadi, meskipun pengusaha diberikan ruang untuk mengelola lewat skema konsesi, hak kepemilikan mutlak tetap di tangan negara.

Orang nomor satu di Indonesia itu menggarisbawahi peringatan Menteri ESDM bahwa sumber daya tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Prabowo memastikan seluruh produksi komoditas strategis, termasuk batu bara wajib diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan nasional terlebih dahulu. Pemerintah baru akan memberikan lampu hijau untuk ekspor setelah stok di dalam negeri benar-benar terjamin.

“Jadi kita harus penuhi kebutuhan bangsa kita dulu, baru kita izinin ekspor,” kata Prabowo.