ilustrasi data scientist (freepik.com/our-team)
Bank Dunia menegaskan garis dan tingkat kemiskinan yang digunakan sebelumnya tetap berlaku, termasuk yang berdasarkan paritas daya beli (PPP) 2011 dan 2017. Statistik dari seri tersebut masih dipublikasikan dan tidak dianggap keliru.
Meski terdapat banyak garis dan angka kemiskinan, Bank Dunia menyebut tidak ada satu definisi yang berlaku untuk semua tujuan. Untuk kebijakan nasional, Indonesia tetap menggunakan garis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Sementara itu, garis kemiskinan internasional dari Bank Dunia cocok untuk pemantauan kemiskinan global dan membandingkan Indonesia dengan negara lain atau standar internasional," tulis Bank Dunia.
Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia dalam laporan terbaru bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi masyarakat, melainkan karena standar global untuk ambang batas kemiskinan dinaikkan.
Di banyak negara, garis kemiskinan nasional telah ditingkatkan seiring meningkatnya definisi standar hidup minimum. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan internasional tampak lebih tinggi, termasuk di Indonesia.