Bauran Energi Terbarukan Jauh dari Target, Ini 8 Strategi Pemerintah

15 Jan 2024, 18:22 WIB

Pekerja mengecek tabung yang berisikan hidrogen di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (20/11/2023). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui bahwa capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2023 belum memadai dan perlu upaya keras untuk mendekati target 23 persen pada 2025.

Capaiannya saat ini hanya 13,1 persen. Oleh karena itu, diperlukan upaya keras untuk meningkatkan pemanfaatan EBT agar dapat mendekati atau mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun depan.

“Kita melihat bahwa peningkatan ada cuman belum signifikan sehingga ini perlu upaya-upaya keras untuk bisa mendekati target capaian di tahun 2025,” kata Arifin dalam konferensi pers capaian 2023 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).

1. Delapan strategi dorong bauran energi baru dan terbarukan

Presiden Jokowi meresmikan Pembangkitan Listrik Tenaga Surya ( PLTS) Terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Arifin menuturkan, untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, diperlukan langkah-langkah strategis.

Salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan EBT yang sudah direncanakan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Targetnya untuk memiliki tambahan pemasangan kapasitas EBT sebesar 10,6 gigawatt pada 2025.

Kedua, implementasi program PLTS Atap. Maksudnya adalah mendorong pemasangan panel surya di atap bangunan, yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas EBT. Namun, implementasinya perlu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan PLN.

Ketiga, konversi pembangkit ke EBT. Tujuan tersebut mencakup program untuk mengubah pembangkit energi konvensional menjadi menggunakan sumber energi terbarukan.

Keempat, program mandatori B35. Itu merujuk pada program yang menargetkan penggunaan campuran 35 persen biodiesel dalam bahan bakar pada 2025 sebesar 13,9 juta kiloliter.

Kelima, intensifikasi program co-firing. Itu adalah upaya untuk meningkatkan penggunaan campuran biomassa dalam pembangkit listrik guna mengurangi emisi.

Keenam, akses energi di lokasi 3T, yakni menyediakan akses energi melalui EBT di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar.

Ketujuh, eksplorasi panas bumi alias mencari cara untuk mengoptimalkan potensi energi panas bumi sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan.

Kedelapan, pemanfaatan EBT Off-Grid dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan penggunaan energi terbarukan di lokasi yang tidak terhubung dengan jaringan listrik utama.

2. Indonesia masih cukup bergantung pada minyak dan batu bara

Ilustrasi hulu migas (Dok. SKK Migas)

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kontribusi sumber energi yang ramah lingkungan dalam bauran energi nasional.

Pemerintah memiliki target untuk mencapai 19,5 persen EBT pada 2024, dan meningkat menjadi 23 persen pada 2025.

Saat ini kontribusi minyak bumi masih mencapai 30,18, batu bara 40,46 persen, dan gas bumi 16,28 persen. Artinya, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap energi fosil.

3. Transisi energi jadi tantangan presiden terpilih di 2024

PT PLN (Persero) siap menegaskan perannya dalam memimpin akselerasi transisi energi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai sesi diskusi, pertemuan, hingga menandatangani kerja sama bilateral yang akan dilakukan dalam gelaran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (COP) ke-28 yang akan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 30 November hingga 12 Desember 2023. (Dok. PLN)

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menyebut program transisi energi di era pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo menghadapi kendala signifikan dalam mencapai target bauran EBT.

Oleh karena itu, menurutnya, penting bagi presiden berikutnya untuk melanjutkan dan mempercepat program transisi energi dengan fokus pada pencapaian nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

“Kendati program transisi energi Jokowi masih jalan di tempat, siapa pun presiden terpilih yang menggantikan Jokowi, harus melanjutkan dan mengakselerasi program transisi energi,” kata Fahmy dalam keterangan tertulis, Senin (15/1/2024).