Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra Darori Wonodipuro membela Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, terkait kebijakan ekspor benih lobster. Tanpa menyebut nama, Darori menyindir menteri terdahulu yang dinilainya belum rela melepas jabatannya.
"Ini ada mantan menteri sepertinya belum rela melepaskan jabatannya," kata Darori di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Eks Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudiastuti terkenal dalam melarang ekspor benih lobster karena berpotensi merugikan Indonesia. Padahal, menurut Darori, kebijakan ekspor benih lobster dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya mohon ini KKP sudah berbuat baik, memperbaiki temuan-temuan yang ada sebelumnya, tapi kok yang direcokin lobster. Lobster kalau untuk kepentingan rakyat tinggi, karena suatu aturan main berlaku baik, kalau ada keseimbangan politik, ekonomi, lingkungan, hukum, dan rakyat. Yang lalu rakyat ditinggalkan, masa enam bulan tidak boleh nangkap lobster, mau makan apa?" tanya Darori.
Darori juga mempertanyakan realisasi keuangan di KKP pada masa jabatan Susi, yang dinilainya bermasalah. Namun, pada masa Edhy Prabowo terjadi perbaikan.
"KKP ini dari tahun ke tahun meningkat kebaikannya, bukan kejelekannya. Tahun 2016, 2017 disclaimer. Artinya realisasi keuangan tidak bisa dipertanggung jawabkan, 2019 tanda tanya, 2020 baik. Ini meningkat. Mungkin karena sekjennya dari Bareskrim, Irjennya dari kejaksaan,” ujar anggota DPR dari Dapil Jateng VII itu.
Darori juga meminta sejumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindak menteri-menteri sebelumnya, dibuka ke publik dan dibawa ke pengadilan.
"Banyak yang belum ditindaklanjuti oleh menteri lama. Apa kita angkat aja ke pengadilan? Saya siap, karena masalahnya cukup rumit seperti di Aceh dan Pangandaran itu," ucap dia.
Sebelumnya, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016, tentang Penangkapan Lobster. Ia melarang perdagangan benih lobster di bawah ukuran 200 gram, dengan alasan budidaya. Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar Indonesia.
Tak hanya itu, Susi juga sempat menanggapi alasan Edhy Prabowo soal rencana ekspor benih lobster. Hal itu ia ungkapkan dalam akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti.
"Infrastruktur yang dibutuhkan lobster untuk beranak-pianak dan besar adalah terumbu karang, pasir, laut bersih. Makanya kita harus jaga terumbu karang dan jangan dijual juga. Terumbu karang dan pasir itu adalah rumah, jalan dan pelabuhannya lobster dan juga ikan-ikan," tulis Susi, Senin (16/12/2019).
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkukuh untuk mempertahankan kebijakannya tersebut. Namun, saat ini tengah dicari jalan keluar terbaik agar kebijakan itu tidak terus menerus jadi polemik.
"Kami mau bicara fakta bahwa ini ada pengembangan ada upaya, ada masyarakat kita yang lapar gara-gara dilarang (ekspor benih lobster). Gara-gara ada peraturan (larangan ekspor) yang dibuat. Ini yang harus dicari jalan keluarnya," ujarnya yang ditemui di rumah dinas Luhut di Jakarta pada 25 Desember 2019.
Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR ini menyatakan bahwa ia terbuka dengan masukan dari siapa pun. Ia menilai kebijakan tersebut tidak perlu terus menerus diperdebatkan di ruang publik.
"Saya berharap kalau mau ngasih masukan tolong kasih saja masukan, karena kami sangat terbuka dalam semua tingkatan. Jadi, ada yang keberatan tolong kasih tahu di mana, kita gak usah berdebat di publik," tutur Edhy.
Dalam kesempatan itu, Edhy menegaskan, KKP mengaktifkan lagi kebijakan yang sempat dilarang Susi Pudjiastuti bukan lantaran membenci sosok CEO maskapai Susi Air itu. Ia mengklaim tengah mencari jalan keluar terbaik demi kesejahteraan nelayan dan industri perikanan di dalam negeri.
"Saya gak benci dengan kebijakan yang dulu dilakukan tapi saya ingin mencari jalan keluar, kalau kebijakannya baik kan kami tidak akan juga ganggu ya," tutur dia.
Edhy menegaskan posisinya sebagai Menteri KKP hanya menjalankan perintah presiden yang dipaparkan dalam kebijakan visi da misinya. "Salah satu visi dan misi Beliau adalah bagaimana masyarakat nelayan bisa terus hidup dan tersenyum," kata dia.
Edhy menyampaikan bahwa kebijakan dibuka kembali ekspor benih lobster telah dilaporkan ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Menurut dia, Presiden Jokowi hanya meminta dirinya agar tidak gegabah.
"Kami sudah lapor, Beliau minta tolong kebijakannya jangan gegabah ini itu, yang baik sudah kok arahan Beliau sudah jelas sekali lagi ya," tutur dia.
Edhy juga menegaskan komitmennya untuk mendukung industri perikanan dalam negeri serta menjaga kekayaan laut Indonesia.
"Jangan kita ngomong hanya seolah-olah kita mau eksploitasi alam kita tanpa batasan. Saya bukan tipikal seperti itu. Saya sangat percaya bahwa keberlangsungan industri kelautan Indonesia ini hanya bisa berkembang kala didasari oleh keberlanjutan," tutur dia.