Belanja Negara Belum Sentuh Separuh Anggaran, Menkeu Minta Digaspol

Dia menjelaskan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup solid dan resilien dalam mendukung kinerja ekonomi domestik. "Kinerja yang baik ini tercermin dari sisi belanja maupun penerimaan dan pembiayaan yang semuanya menggambarkan konsolidasi APBN yang sangat kuat," jelasnya. 

Rincian dari realisasi belanja sebesar Rp1.255,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar R891,6 triliun yang meliputi belanja K/L sebesar Rp417,19 triliun diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Selain itu, juga terdapat belanja Non K/L sebesar Rp474,4 triliun yang terdiri dari anggaran pensiun, subsidi, dan kompensasi, serta anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp364,1 triliun.

Kemudian pendapatan negara yang mencapai Rp1.407,9 triliun, tumbuh 5,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy), terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.105,6 triliun atau tumbuh 5,4 persen (yoy), penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp135,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp302,1 triliun. 

Dengan demikian, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Juni 2023 masih membukukan surplus Rp152,3 triliun atau 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya akan terus mendukung berbagai aktivitas melalui instrumen APBN, salah satunya meningkatkan dan memperkuat penggunaan produk-produk dalam negeri (P3DN).

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara (PDN) di berbagai sektor, termasuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara.

"Tingkatkan komitmen dalam menggunakan realisasi belanja terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa negara dan P3DN untuk menciptakan pencapain 95 persen produk dalam negeri di gunakan dalam total belanja pengadan dari seluruh kementerian/lembaga dan pemda," jelasnya.

Menkeu menjelaskan, pemerintah telah merencanakan nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan.

"Realisasi dari pengadaan yaitu sebesar Rp387 triliun dengan 768 ribu paket. Artinya kita masih banyak sekali belanja yang masih bisa dioptimalkan," ucapnya.