Sri Mulyani Klaim Belanja Negara Dinikmati Masyarakat, Ini Rinciannya
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan, mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Mei 2023 mencapai Rp714,6 triliun. Realisasi tersebut mencapai 31,8 persen dari total pagu dalam APBN 2023.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan sebesar 51,2 persen dari total realisasi belanja Rp714,6 triliun, telah dinikmati langsung oleh masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin.
"Walaupun ini namanya belanja pemerintah pusat, namun sebetulnya langsung dinikmati masyarakat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (26/6/2023).
1. Belanja K/L mencapai 326,2 triliun
Realisasi belanja K/L tercatat mencapai Rp326,2 triliun. Bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun telah disalurkan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sedangkan program kartu sembako yang terealisasi Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM.
"Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin," ucapnya.
2. Penyaluran belanja K/L
Secara lebih rinci, realisasi belanja K/L disalurkan untuk membayar Rp19,3 triliun. Anggaran itu direalisasikan bagi 96,7 juta jiwa masyarakat yang mendapatkan jasa kesehatan, tapi tidak membayar premi melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Jadi mereka kalau sakit, bisa dapatkan pelayanan kesehatan tanpa keluarkan biaya sebab pemerintah sudah membayarkan Rp19,3 triliun hingga bulan Mei untuk kelompok miskin dan rentan," ucapnya.
Pemerintah juga membantu petani secara langsung, baik dalam bentuk bantuan benih, mulsa dan pupuk organik untuk 69.021 unit equivalen hektare kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai.
Petani juga diberikan bantuan alat dan mesin sebesar Rp163,2 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 cultivator.
"Bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor. Ada juga bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp 14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor," bebernya.
Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan manfaat langsung dalam bentuk program Indonesia pintar sebesar Rp5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa, program KIP kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa.
Kemudian biaya operasi sekolah (BOS) di bawah Kementerian Agama sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN.
Infrasktruktur yang dinikmati langsung oleh masyarakat yakni Pemerintah juga mendukung masyarakat membangun kembali perumahan sesudah terkena bencana. Seperti bencana Cianjur misalnya, dibangun kembali 42,4 ribu rumah sebesar Rp1,2 triliun.
"Pembangunan untuk infrastruktur rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana juga mencapai Rp 46,5 triliun," tambahnya.
3. Pembayaran subsidi dan kompensasi BBM Rp43,7 triliun
Sementara itu belanja non-KL mencapai Rp388,4 triliun atau 31,2 persen dari pagu. Realisasi tersebut digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp35,6 triliun bagi 39,2 juta pelanggan, serta subsidi dan kompensasi BBM Rp43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kilo liter.
"Jadi ini adalah berbagai belanja subsidi yang rakyat langsung menikmati dari APBN," ucapnya.
Pemerintah sudah membayarkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 26,9 triliun atau sebesar 2,6 juta metrik ton. Ada juga program Kartu Prakerja dan bantuan untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan diberikan subsidi perumahan.
"Kartu Prakerja Rp 1,5 triliun (untuk 454 ribu peserta), serta subsidi perumahan untuk pembelian rumah murah bagi kelompok yang berpendapatan rendah (sebesar Rp 301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit)," ujarnya.
