Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp138,1 triliun pada akhir April 2021. Defisit tersebut merupakan 13,7 persen dari target Rp1.006,4 triliun.
"Defisit APBN tahun ini tetap ditargetkan 5,7 persen. Hingga akhir April (defisit) adalah Rp138,1 triliun atau 0,83 persen dari produk domestik bruto atau PDB," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Selasa (25/5/2021).
Realisasi defisit APBN pada April 2021 lebih tinggi daripada realisasi defisit APBN yang terjadi pada April 2020. Tahun lalu, defisit APBN hanya Rp74,4 triliun atau 0,48 persen terhadap PDB.
Sementara itu, realisasi defisit pada April 2021 lebih rendah jika dibandingkan capaian pada Maret 2021. Defisit APBN Maret 2021 adalah sebesar Rp144,2 triliun atau 0,82 persen dari PDB.
Di sisi lain, pendapatan negara hingga akhir April 2021 tercatat sebesar Rp585 triliun. Realisasi tersebut baru mencapai 33,5 persen terhadap APBN sebesar Rp1.743,6 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada April 2020 yang sebesar Rp549,4 triliun.
"Ini 6,5 persen lebih tinggi dibandingkan 30 April tahun lalu," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Adapun, untuk belanja negara, Kemenkeu mencatat adanya pertumbuhan cukup besar pada akhir April 2021 ini, yakni sebesar Rp723 triliun.
"Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, belanja negara masih Rp623,9 triliun pada tanggal 30 April 2020, berarti tahun ini belanja negara tumbuh 15,9 persen dibandingkan tahun 2020," ujar Suahasil.
Dari realisasi tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) juga ikut tumbuh 37,2 persen menjadi Rp278,6 triliun dari sebelumnya pada April 2020 sebesar Rp203,1 triliun.
Sementara itu, belanja non-KL juga turut bertumbuh 17,7 persen dari Rp179,4 triliun pada akhir April 2020 menjadi Rp211,3 triliun pada akhir April 2021.
Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tercatat kontraksi 3,4 persen dari Rp241,3 triliun pada akhir April 2020 menjadi Rp233,2 triliun pada akhir April 2021.
"Belanja TKDD itu lebih rendah 3,4 persen dibandingkan tahun lalu karena beberapa penyaluran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan penyaluran dan tadi juga kita lihat di dalam pemerintah daerah juga masih tinggi saldo yang ada di perbankan. Jadi ini harusnya tidak mengganggu pembangunan malah kita ingin pemerintah daerah belanja lebih cepat dari uang yang sudah ditransfer selama ini," kata Suahasil.