Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan beras premium lokal tak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
“Jadi beras premium, medium tidak kena,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Meski begitu, beras premium atau beras khusus yang diimpor akan dikenakan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025, karena termasuk kategori barang mewah, misalnya beras shirataki dari Jepang.
“Nah yang kena itu yang suka makan Jepang, shirataki, ya kayaknya seperti itu iya (kena PPN 12 persen),” ujar Zulhas.
Bahkan, Zulhas memastikan komoditas pangan produksi dalam negeri tak dikenakan PPN 12 persen.
“Karena kalau premium, medium ya di pasar premium, medium. Pendek kata, pangan gak ada, yang dalam negeri itu tidak ada yang kena,” tutur Zulhas.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menyampaikan pemerintah tak akan mengimpor beras tahun depan, karena stoknya banyak.
“Tahun depan kita tidak impor beras lagi, karena confident kan stoknya banyak,” ujar Zulhas.
Selain itu, pemerintah juga tak menetapkan kuota impor gula konsumsi, garam konsumsi, serta jagung konsumsi untuk tahun depan. Namun, kebijakan itu akan dievaluasi setelah 3 bulan dan 6 bulan.
“Nanti kalau kurang gimana? Kita semangatnya itu bisa dulu, jangan nyerah dulu. Jadi kita berusaha dulu, kita tidak impor dulu. Kalau nanti kita lihat 3 bulan, 6 bulan kemudian, apakah betul-betul kita sudah bisa sendiri atau tidak, nanti kita bicarakan lagi,” tutur Zulhas.