Pemda semakin giat lakukan elektronifikasi
Digitalisasi diterapkan dalam berbagai aspek penerimaan daerah
BI mendorong penerapan cash management dari perbankan untuk mengelola pengeluaran secara digital
BI luncurkan P2DD melalui tiga pilar
Katalis P2DD fokus pada peningkatan kapasitas, literasi, dan sinergi
Peluncuran program ini diharapkan dapat memperkuat dan memperluas digitalisasi di daerah
Pemda memegang peran penting dorong pertumbuhan ekonomi
Pemda memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Jakarta, IDN Times - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan sebanyak 590 Pemerintah Daerah (Pemda) dari total sekitar 640 Pemda di Indonesia telah mengadopsi digitalisasi.
"Sekarang sekitar 590 Pemda dari 640-an Pemda sudah didigitalisasi," ujar Perry dalam acara FEKDI x IFSE 2025, Jumat (31/10/2025).
Perry mengatakan, Pemda kini semakin giat mendorong elektronifikasi. Digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai aspek penerimaan daerah, mulai dari restitusi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga layanan Samsat.
Ke depan, digitalisasi akan diperluas ke sisi pengeluaran daerah. Bank Indonesia mendorong penerapan cash management dari perbankan untuk mengelola pengeluaran, seperti perjalanan dinas dan belanja daerah lainnya, secara digital.
"Bahkan, Pak Tito dulu, waktu di kepolisian, menginisiasi Samsat-Samsat untuk melakukan digitasi, mulai dari parkir, hingga pajak hotel dan restoran. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa meningkatkan penerimaan daerahnya melalui digitalisasi," jelasnya.
Menurut Perry percepatan digital diharapkan bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan tata kelola daerah. Untuk mempercepat pencapaian ini, BI meluncurkan program Katalis P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah). Program ini berfokus pada tiga pilar utama yakni peningkatan kapasitas, literasi, dan sinergi.
"Katalis ini memiliki tiga kata kunci, yaitu peningkatan kapasitas, literasi, dan sinergi," ucap Perry.
Peluncuran Katalis P2DD diharapkan dapat semakin memperkuat dan memperluas digitalisasi di daerah, mencakup peningkatan literasi, kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat memperluas wawasan, membangun jejaring kolaborasi, serta mengidentifikasi strategi efektif untuk memperkuat tata keuangan daerah berbasis digital,” tuturnya.
Meski demikian, ia tidak menampik Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, di tengah percepatan transformasi digital nasional, peningkatan kapasitas dan literasi digital menjadi fondasi utama agar digitalisasi daerah dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Program Katalis P2DD dirancang sebagai wadah pembelajaran dan kolaborasi untuk berbagi praktik terbaik dalam implementasi digitalisasi keuangan daerah.
"Melalui 46 kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) di seluruh Indonesia, program ini akan memperkuat kemampuan SDM Pemda dalam mempercepat elektronisasi transaksi pemerintah daerah," ujarnya.