BI Ungkap Tarif Resiprokal Trump Bikin Ekonomi Dunia Lesu

17 Sep 2025, 20:38 WIB

Presiden AS, Donald Trump, saat mengumumkan rincian tarif resiprokal. (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Perekonomian Eropa dan Jepang lesu akibat tarif Trump.
Ekonomi India tetap kuat dengan stimulus fiskal.
BI prediksi ekonomi dunia hanya tumbuh 3 persen pada 2025.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) menyatakan tren perekonomian dunia melambat akibat dampak penerapan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan ekspor China menurun akibat tarif AS, yang berdampak pada pertumbuhan ekonominya. China sendiri dikenakan tarif resiprokal sebesar 30 persen.

"Kinerja ekonomi China juga melambat akibat menurunnya ekspor ke AS sebagai dampak tarif resiprokal yang diterapkan AS, serta melemahnya permintaan domestik, khususnya investasi," ucap Perry dalam konferensi pers rapat dewan gubernur (RDG) bulanan, Rabu (17/9/2025).

1. Perekonomian Eropa dan Jepang juga lesu

potret Tokyo Skytree (anaintercontinental-tokyo.jp)

Tak hanya China, BI juga melihat kondisi perekonomian Eropa dan Jepang menurun akibat tarif Trump.

"Ekonomi Eropa dan Jepang juga dalam tren menurun sejalan dengan tertekannya kinerja ekspor," tutur Perry.

2. Ekonomi India tetap kuat

Suasana kota Mumbai di Maharashtra, India. (unsplash.com/Sonika Agarwal)

Di sisi lain, BI menyatakan India masih mempertahankan kinerja perekonomiannya dengan mendongkrak stimulus.

"Ekonomi India sedikit meningkat ditopang oleh stimulus fiskal untuk mendorong konsumsi rumah tangga," ucap Perry.

3. BI prediksi ekonomi dunia hanya tumbuh 3 persen

Kantor pusat Bank Indonesia. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Melihat kondisi itu, BI memprediksi ekonomi dunia hanya tumbuh sekitar 3 persen sepanjang 2025.

"Ke depan, volatilitas pasar keuangan global masih terus berlanjut sehingga perlu diantisipasi dengan penguatan berbagai respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri," tutur Perry.