BKI Ingatkan Industri Pentingnya Pahami Aturan Penerimaan Kapal

08 Jan 2026, 17:35 WIB

Trio Hamdani

Ilustrasi pengecekan kondisi kapal. (Dok. BKI)

Intinya sih...

BKI menekankan pentingnya keselarasan pemahaman terkait PKBB dan PKBL
Penguatan pemahaman bersama mengenai standar keselamatan dan ketentuan klasifikasi kapal menjadi bagian dari langkah strategis
BKI berharap para pemilik kapal dan pihak terkait dapat memahami standar keselamatan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga klasifikasi dalam proses Penerimaan Kapal Bangunan Baru (PKBB) dan Penerimaan Kapal Bangunan Lama (PKBL).

Menurut BKI, kerja sama lintas pihak diperlukan agar proses tersebut dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, serta sesuai standar keselamatan yang berlaku.

BKI juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah itu dilakukan agar standar keselamatan kapal tidak hanya dipahami oleh para pemangku kepentingan, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam praktik.

“Sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar proses klasifikasi berjalan lebih cepat, transparan, dan sesuai regulasi keselamatan," kata Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

1. Keselarasan pemahaman perlu ditingkatkan

Ilustrasi pengecekan kondisi kapal. (Dok. BKI)

Untuk memperkuat pemahaman publik serta meningkatkan koordinasi antara regulator dan pelaku usaha, BKI menyampaikan pentingnya keselarasan pemahaman terkait PKBB dan PKBL. Penekanan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sinergi Maritim dalam Penguatan Klasifikasi Kapal Nasional Berkeselamatan dan Berdaya Saing Global yang berlangsung di Jakarta.

BKI menyebutkan, penguatan pemahaman bersama mengenai standar keselamatan dan ketentuan klasifikasi kapal menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan setiap kapal yang beroperasi di Indonesia memenuhi standar keamanan sesuai regulasi nasional maupun internasional. Upaya tersebut ditujukan agar ketentuan keselamatan tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara konsisten oleh pelaku industri perkapalan.

Dalam kegiatan tersebut, BKI melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga keselamatan pelayaran, mendukung kelancaran distribusi logistik, serta menunjang mobilitas masyarakat.

2. Pembaruan regulasi diharapkan menyeluruh

ilustrasi aturan tertulis (Pixabay.com/succo)

Seiring meningkatnya kewajiban pemilik kapal dan galangan dalam memenuhi standar keselamatan, kegiatan tersebut dipandang sebagai sarana untuk menyampaikan pembaruan regulasi secara lebih menyeluruh.

BKI menilai pemahaman yang tepat mengenai kewajiban keselamatan menjadi faktor penting bagi industri galangan dan operator kapal. Melalui kegiatan itu, BKI berharap para pemilik kapal dan pihak terkait dapat memahami standar keselamatan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh pemilik kapal, galangan, dan pihak terkait memahami standar keselamatan nasional dan internasional," ujar Arief.

3. Para pemangku kepentingan perlu terlibat secara aktif

Ilustrasi pengecekan kondisi kapal. (Dok. BKI)

BKI juga mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Melalui dialog terbuka, mereka didorong untuk saling bertukar informasi dan menyampaikan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas kapal nasional dan memperkuat daya saing industri perkapalan Indonesia.

“Kami mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan memberikan masukan demi mewujudkan kapal nasional yang berkeselamatan, berkualitas, dan mampu bersaing secara global," katanya.

Melalui sosialisasi PKBB dan PKBL tersebut, BKI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penerapan standar keselamatan kapal nasional.