Bolivia Tetapkan Darurat Energi dan Sosial imbas Krisis Ekonomi

16 Jan 2026, 20:43 WIB

Brahm

ilustrasi bendera Bolivia (unsplash.com/@mlshajder)

Intinya sih...

Presiden Bolivia memperbolehkan individu dan swasta untuk mengimpor dan menjual BBM sesuai harga impor.
Kementerian Hidrokarbon Bolivia telah mengumumkan pembebasan seluruh pembatasan impor BBM di negaranya.
Presiden Paz mencabut subsidi BBM selama lebih dari 20 tahun dan meningkatkan upah minimum untuk menyelamatkan Bolivia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bolivia menetapkan keadaan darurat energi dan sosial imbas krisis ekonomi. Keputusan ini untuk mengatasi lonjakan inflasi di negara Amerika Selatan tersebut.

“Tujuan dari deklarasi darurat ini untuk menjamin ketersediaan suplai bahan bakar minyak (BBM) dan energi. Mengaktifkan produksi dan mengembalikan kualitas hidup dari seluruh rakyat Bolivia,” ungkapnya pada Rabu (14/1/2026), dikutip dari EFE.

Beberapa tahun terakhir, Bolivia telah dilanda krisis ekonomi imbas kelangkaan BBM. Negara Amerika Selatan itu juga dilanda kenaikan harga bahan pokok, tekanan utang, dan pelemahan mata uang.

1. Perbolehkan individu dan swasta untuk mengimpor BBM

Presiden Bolivia, Rodrigo Paz mengatakan bahwa kebijakan darurat energi ini akan memperbolehkan individu untuk mengimpor BBM dari luar negeri. Mereka juga diperbolehkan menjual BBM sesuai dengan harga impor.

“Semua orang, baik individu maupun entitas legal dapat mengimpor, menjual, dan memasarkan produk BBM sesuai harga impor. Namun, selama mereka memiliki tempat penyimpanan,” terangnya.

Dilansir Cuba Si, salah satu isi dari kebijakan itu memuat soal pencabutan solar dari daftar barang yang dikontrol negara. Dengan ini, pasokan solar di Bolivia tidak akan terganggu dan terjamin untuk semua warga.

2. Bolivia cabut kebijakan pembatasan BBM impor

Pada Desember 2025, Kementerian Hidrokarbon Bolivia sudah mengumumkan pembebasan seluruh pembatasan impor BBM di negaranya. Dengan ini, importir swasta dapat mengimpor minyak secara bebas.

Dilansir Mercopress, pemerintah akan melanjutkan penjualan BBM grosir untuk menjamin suplai di area terpencil. Sebab, mayoritas dari perusahaan swasta akan berfokus pada penjualan di kota besar, seperti La Paz dan Santa Cruz.

Sementara itu, Presiden perusahaan minyak milik negara, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly mengatakan, Bolivia mengalami ketergantungan impor BBM akut. Ia menilai bahwa kondisi ini disebabkan oleh kebijakan buruk dalam 15 tahun terakhir.

3. Bolivia cabut subsidi BBM dan naikkan upah minimum

Presiden Paz sudah mengungkapkan perubahan ekonomi besar di Bolivia. Pemimpin sayap kanan itu resmi mencabut subsidi BBM di negaranya yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun lamanya.

Sebagai gantinya, ia meningkatkan upah minimum untuk mengikuti laju inflasi yang didorong pencabutan subsidi. Paz menyebut, langkah ini penting untuk menyelamatkan Bolivia dan membuat pemerintah dapat bertindak dengan cepat.

Selama 2 dekade, Bolivia mempertahankan penjualan harga BBM sebesar 0.53 dolar AS (Rp8,9 ribu) per liter berkat subsidi. Namun, subsidi tersebut membuat negara harus membayar hingga 2 miliar dolar AS (Rp33,7 triliun) per tahun.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.