Krisis di Bolivia: Evo Morales dan Perang Hukum
- Morales dianggap buronan karena dianggap berambisi maju dalam pilpres 2025.
- Kuasa hukumnya menyatakan penetapan buronan dan investigasi atas tuduhan pelecehan seksual didasari motif politik.
- Kejaksaan Agung Bolivia menetapkan Morales sebagai buronan atas kasus pelecehan seksual dan penyelundupan manusia.
Jakarta, IDN Times - Mantan Presiden Bolivia Evo Morales, pada Selasa (17/12/2024), mengatakan bahwa penetapan dirinya sebagai buronan di negaranya sendiri adalah upaya untuk mencegahnya maju dalam pilpres 2025. Ia pun menolak terlibat dalam kasus pelecehan seksual.
Dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Bolivia terus memanas imbas ketegangan antara Morales dan Presiden Bolivia Luis Arce. Bahkan, Morales menuding pemerintah merencanakan pembunuhan kepadanya usai insiden penembakan oleh personel militer di Cochabamba.
1. Klaim penetapan buronan dilandasi motif politik
Kuasa hukum Morales, Cecilia Urquieta dan Marcelo Galván mengungkapkan bahwa penetapan buronan dan pembukaan investigasi atas tuduhan pelecehan seksual dan penyelundupan manusia kepada kliennya dilatarbelakangi oleh motif politik.
"Penetapan buronan kepada Morales ini dilandasi motif politik untuk mencegahnya kembali maju dalam pilpres 2025. Ini adalah bagian dari proses politik dan perang yudisial yang dimulai kepada saudara Morales," terangnya, dikutip EFE.
Urquieta mengatakan, proses hukum yang sama sudah dilakukan kepada sejumlah pemimpin sayap kiri di Amerika Latin. Ia menyebut situasi yang sama juga dihadapi Cristina Fernandez di Argentina dan Rafael Correa di Ekuador.
Sementara, Galvan mengatakan, jika ada upaya untuk menangkap Morales, maka aksi tersebut termasuk ilegal. Ia pun menyebut semua tindakan sejauh ini tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dilanjutkan.
2. Kejaksaan Agung Bolivia tetapkan Morales sebagai buronan
Pada Senin (16/12/2024), Kejaksaan Agung Bolivia resmi menetapkan Morales sebagai buronan atas kasus pelecehan seksual kepada anak di bawah umur dan dugaan penyelundupan manusia. Ia bahkan diduga memiliki anak dari remaja perempuan tersebut.
Tak hanya Morales, ibu korban, Idelsa Pozo Saavedra juga ditetapkan sebagai buronan dan masuk daftar orang yang diinvestigasi. Saavedra diduga mendapatkan keuntungan dengan menyerahkan anaknya kepada mantan presiden Bolivia tersebut.
Melansir Associated Press, sesuai dalam hukum di Bolivia, jika terdapat hubungan seksual orang dewasa dengan anak di bawah umur maka masuk dalam kasus pemerkosaan.
Menyusul penetapan sebagai Buronan, Kejagung Bolivia sudah menginformasikan kepada pihak Imigrasi Bolivia untuk mencegah kaburnya Morales dan Pozo ke luar negeri.
3. Mantan Kepala Institusi Anti-Narkoba diekstradisi ke AS
Pekan lalu, Bolivia resmi mengekstradisi mantan Kepala Bolivian Special Forces for the Fight Against Drug Trafficking (FELCN) Maximiliano Davila ke Amerika Serikat (AS). Ia dituding terlibat dalam penyelundupan narkoba sebelum dan selama menjabat.
Melansir BBC, Davila disebut sudah memanfaatkan posisinya sebagai kepala FELCN untuk mengirimkan kokain ke negara ketiga. Narkoba tersebut akan didistribusikan ke seluruh teritori AS dan jika terbukti Davila akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
Setelah diumumkannya putusan ekstradisi Davila, Morales menyebut Bolivia sudah menunjukkan sebagai koloni AS.
"Warga Bolivia sudah diserahkan kepada Amerika Serikat. Ini adalah sebuah pelanggaran hukum internasional karena tidak diadaili terlebih dahulu di negara asalnya di mana ia melakukan tindakan kriminal," terangnya.
