BPH Migas Ungkap Ada Mobil TNI Pakai Solar Subsidi

10 Feb 2025, 13:17 WIB

Trio Hamdani

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam rapat kerja dengan Komisi XII, Senin (10/2/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

BPH Migas temukan penyimpangan penyaluran BBM subsidi di Bali, Sumatra Barat, dan Kalimantan Barat
Penyaluran tidak wajar dengan QR code berbeda ke mobil pribadi di beberapa wilayah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan adanya sejumlah penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di berbagai wilayah.

Di Kabupaten Gianyar, Bali, analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi nozzle mengungkap adanya penggunaan BBM oleh kendaraan yang seharusnya tidak mengonsumsi BBM subsidi.

"Ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada enam konsumen pengguna. Jadi ada JBT (jenis BBM tertentu) yang disalurkan kepada kendaraan TNI, kemudian ada juga penjualan dengan jeriken yang tidak ada surat rekomendasinya," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam rapat kerja dengan Komisi XII, Senin (10/2/2025).

1. Ada yang lakukan pembelian berulang pakai QR code berbeda

Ilustrasi E-Voucher BBM MyPertamina. (Dok. Istimewa)

Di Sumatra Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang, pada Agustus 2024 ditemukan penyaluran tidak wajar. Total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter, sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

"Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang, dengan QR code yang berbeda-beda ke mobil Innova, kemudian ada juga yang berupa truk, itu kami temukan juga," paparnya.

2. Pembelian berulang pakai QR code berbeda terjadi di berbagai daerah

Aplikasi MyPertamina. (Dok. Istimewa)

Sementara itu, di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang, pada Juni 2024 ditemukan pola penyaluran serupa. Pembelian berulang dengan QR code berbeda terdeteksi pada beberapa kendaraan.

Hal itu menyebabkan total volume koreksi sebesar 2,55 kiloliter di Kabupaten Mempawah dan 1,64 kiloliter di Kota Singkawang.

"Di Kalimantan Barat itu kurang lebih sama pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda," ungkap Erika.

3. BPH Migas lakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi

Ilustrasi SPBU. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Dia menyatakan, pengawasan lapangan terhadap penyaluran BBM subsidi dilakukan secara sampling karena keterbatasan sumber daya manusia. Selama periode 2020-2024, BPH Migas melakukan verifikasi on-desk terhadap 31.286 penyalur, mencakup seluruh penyalur.

Sementara itu, pemeriksaan langsung di lapangan dilakukan secara uji petik berdasarkan analisis data penyaluran, pengaduan masyarakat, atau pemberitaan di media cetak.

Jumlah uji petik yang dilakukan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2020, verifikasi lapangan dilakukan terhadap 221 dari 5.912 penyalur, atau sekitar 3,7 persen. Sementara pada 2024, jumlahnya meningkat menjadi 800 penyalur, setara dengan 12 persen dari total penyalur JBT dan JBKP.

Selain itu, BPH Migas juga melakukan pengecekan rekaman CCTV dari penyalur yang berpotensi mengalami over quota (melebihi kuota).

"Apabila dilaporkan adanya potensi over quota kita akan melihat terlebih dahulu apakah over quota-nya itu memang karena kebutuhan yang meningkat atau karena ada pelanggaran. Itu biasa kita cek melalui CCTV yang kita mintakan untuk dikirim ke kantor kami," tuturnya.