BPK Dituntut Audit Uang Publik yang Keluar untuk Tes PCR

09 Nov 2021, 15:42 WIB

Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan bersama dengan Indonesia Audit Watch (IAW), Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta, dan Petisi 28 secara resmi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit uang publik yang keluar akibat kewajiban tes PCR oleh pemerintah.

Juru bicara LBH Kesehatan, Iskandar Sitorus menyatakan permohonan terhadap BPK tersebut dilakukan guna menindaklanjuti beragam persoalan terkait tes PCR yang telah dibuka ke publik dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami melihat ada baiknya institusi negara (BPK) melakukan penelisikan dengan pola audit untuk memperhatikan, menelusuri hal-hal yang mengakibatkan sekitar Rp23 triliun uang publik menjadi tersedot untuk hal yang sesungguhnya bisa digunakan untuk suatu hal yang berbeda jika tidak ada peraturan mereka-mereka ini," tutur Iskandar saat ditemui IDN Times di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

1. Audit BPK diharapkan bisa mengungkap keterlibatan PT GSI

Logo GSI Lab, (instagram.com/gsilab.id)

Iskandar juga berharap audit yang dilakukan BPK terhadap uang publik tersebut bisa melihat sejauh apa keterlibatan PT Genomika Solidaritas Indonesia (GSI) dalam bisnis tes PCR.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dituding terlibat dalam pengadaan alat tes PCR yang dilakukan PT GSI selama ini.

"Ini utamanya, kita kan nanti akan mengetahui dari BPK apakah rekomendasi dari mereka ada temuan orang yang mempunyai kewenangan kemudian menggunakan kewenangannya untuk tujuan tertentu dan menggunakannya untuk pihak-pihak tertentu atau bagaimana dan ini bisa juga ke konteks persaingan usaha," ujar Iskandar.

2. Ada Rp23 triliun dana publik yang habis untuk tes PCR

Layanan tes PCR di GSI Lab (instagram.com/gsilab.id)

Iskandar pun menambahkan, kewajiban tes PCR bagi pengguna moda transportasi udara dan atau pasien yang akan mendapatkan tindakan medis telah berimplikasi terhadap bertambahnya beban belanja masyarakat.

Secara total, LBH Kesehatan dkk menduga ada Rp23 triliun uang negara dan publik yang habis digunakan untuk tes PCR tersebut.

"Menurut kami, di saat perekonomian melemah dan angka pengangguran serta kemiskinan meningkat timbulnya beban tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak adil," kata Iskandar.

Oleh karena itu, BPK diharapkan Iskandar mampu mengaudit anggaran tahun belanja tersebut dan menyimpulkan hasilnya pada akhir tahun ini.

"Uang publik dikembalikan, uang negaranya dikembalikan. Belajar drari konsideran dan jurispudensi bahwa dana insentif tenaga kesehatan disuruh kembali kok. Bisa kan? Artinya bukan tidak meungkin perusahaan ini harus mengembalikan, itu mungkin win win solution untuk menghentikan perosalan ini. Ini masukan dari kami," ucap dia.

3. Audit BPK bisa digunakan untuk mengungkapkan pelaksana tes PCR dominan

Ilustrasi Tes Usap/PCR Test. IDN Times/Hana Adi Perdana

Di sisi lain, Iskandar menyatakan audit BPK juga bisa jadi pintu masuk untuk mengungkapkan siapa pemain lain yang dominan dalam bisnis PCR.

Sebelumnya, PT GSI diklaim hanya melakukan 2,5 persen tes PCR dari 29 juta kali tes yang dilakukan di Indonesia.

"Kita paham bahwa klaim mereka dari sekitar 29 juta pelaksanaan tes PCR, mereka mengklaim hanya melakukan 2,5 persen. Nah persoalannya ini juga kita harapkan BPK bisa menemukan siapa pelaksana 97,5 persen-nya," ujar Iskandar.