BPKP Beberkan Rincian Pengawasan Program MBG

Seiring terbentuknya Badan Gizi Nasional (BGN) pada akhir 2024 sebagai pelaksana teknis program MBG, BPKP langsung bergerak dengan memberikan berbagai bentuk pendampingan. Salah satu langkah konkret adalah menyelenggarakan pelatihan bagi Satuan Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

Ia menjelaskan dalam dua batch pelatihan awal, sebanyak 2.000 peserta telah dibekali dengan pemahaman dasar tata kelola program. Dengan kapasitas 30 peserta per kelas, BPKP memfasilitasi sekitar 70 kelas pelatihan, yang bahkan melibatkan langsung auditor BPKP sebagai instruktur.

Skala pelatihan ini akan meningkat signifikan pada 2025, dengan target rekrutmen 30 ribu orang SPPI. Mereka akan diberi bekal menyeluruh tentang pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas, serta regulasi dasar dalam tata kelola program publik.

"Jadi kita bekali ilmu tentang pengelolaan negara. Supaya terhindar dari penyimpangan," tegasnya.

Setia menjelaskan BPKP turut mendampingi proses penyusunan anggaran BGN, mengingat status BGN sebagai lembaga baru non Kementerian yang masih belum sepenuhnya memahami rigiditas dan spesifikasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Tak hanya itu, untuk memperkuat pijakan hukum program MBG, berbagai pemangku kepentingan seperti LKPP, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan lainnya terlibat dalam penyusunan regulasi tambahan berupa Peraturan Presiden (Perpres) sebagai amanah dari RPJMN.

“Regulasi dasarnya memang sudah ada, tapi masih perlu diperkuat dengan Perpres. Proses ini sudah berlangsung lebih dari sebulan,” ungkap Setia.

Menurutnya, pengawasan terhadap program sebesar ini tidak bisa dilakukan oleh BPKP sendiri, mengingat skala dan kompleksitasnya yang tinggi serta melibatkan banyak instansi.

Oleh karena itu, pihaknya tengah merancang desain pengawasan terintegrasi dengan melibatkan seluruh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di berbagai tingkatan.

“Inspektorat daerah, kementerian, lembaga, bahkan dari unsur TNI akan dilibatkan. Pengawasan tidak mungkin kami lakukan sendiri secara intensif setiap hari,” jelasnya.

Untuk aspek pengawasan mutu makanan, BPKP mendorong peran aktif dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar proses pengujian makanan dan jaminan keamanan pangan dapat dilakukan secara sistematis.

Dalam konteks efektivitas, BPKP juga menekankan pentingnya memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Program MBG tidak cukup hanya dilihat dari distribusi makanan, tetapi juga dampak terhadap status gizi masyarakat.

“Harus ada alat ukur. Tujuan program ini adalah perbaikan gizi masyarakat. Jadi, dampaknya harus terukur, baik dari sisi peningkatan status gizi maupun aspek keamanan pangan,” tambahnya.

BPKP mendorong agar indikator seperti nol keracunan (zero keracunan) dan peningkatan status gizi dijadikan parameter utama dalam evaluasi kinerja tahunan program.

Meski program telah berjalan sejak Januari 2025, BPKP menyatakan belum menemukan masalah strategis atau sistemik dalam pelaksanaannya hingga kuartal I 2025. Temuan yang muncul masih bersifat operasional, seperti keterlambatan pengiriman atau kesalahan teknis saat uji coba dapur umum.

“Namun semua (termuan) itu tetap kami catat. Kami juga mendorong media dan masyarakat untuk memberikan masukan. Seluruh temuan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan desain pengawasan ke depan,” ujar Setia.

Program MBG merupakan prioritas nasional yang bukan hanya bertujuan mengatasi stunting dan gizi buruk, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat. BPKP sebagai pengawas internal negara akan terus mengawal dari sisi tata kelola, efisiensi anggaran, hingga dampak kebermanfaatan.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra Gunawan, menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 5.582.470 penerima manfaat hingga Minggu, 29 Juni 2025. Dengan begitu, dalam sepekan terakhir jumlah tersebut bertambah sebanyak 373.531 orang.

"Sampai Minggu, 29 Juni 2025, penerima manfaat MBG mencapai 5.582.470 orang. Selama tujuh hari terakhir, ada penambahan sebanyak 373.531 penerima,” ujar Redy.

Rincian Penerima Manfaat

Redy merinci bahwa penerima manfaat MBG tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan kelompok masyarakat lainnya. Berikut distribusinya:

• PAUD, TK, RA: 321.702 siswa

• SD dan MI: 2.400.183 siswa

• SMP dan MTs: 1.534.442 siswa

• SMA/SMK dan sederajat: 1.169.979 siswa

• Santri: 27.760 orang

• PKBM dan SLB: 10.319 siswa

• Seminari: 802 siswa

• Ibu hamil: 15.780 orang

• Ibu menyusui: 26.504 orang

• Balita: 74.999 anak